Sebuah surat, dikonfirmasi oleh juru bicara kementerian pendidikan tinggi, menginstruksikan universitas negeri dan swasta Afghanistan untuk segera menangguhkan akses ke siswa perempuan, sesuai dengan keputusan Kabinet.
Pengumuman oleh pemerintahan Taliban, yang belum diakui secara internasional, muncul saat Dewan Keamanan PBB bertemu di New York mengenai Afghanistan.
Pemerintah asing, termasuk Amerika Serikat mengatakan, perubahan kebijakan tentang pendidikan perempuan diperlukan sebelum dapat mempertimbangkan untuk mengakui secara resmi pemerintahan yang dikelola Taliban, yang juga dikenai sanksi berat.
"Taliban tidak dapat berharap untuk menjadi anggota yang sah dari komunitas internasional sampai mereka menghormati hak semua warga Afghanistan, terutama hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan," kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood kepada dewan tersebut.
Ia menggambarkan langkah tersebut 'benar-benar tidak dapat dipertahankan'.
Di Washington, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price mengatakan, Amerika Serikat akan melihat apa lagi yang bisa dilakukannya untuk meminta pertanggungjawaban Taliban.
Baca juga: Taliban Larang Perempuan Raih Pendidikan Tinggi di Universitas
Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan, penangguhan itu adalah pengurangan hak-hak perempuan yang mengerikan. Ini menjadi kekecewaan yang mendalam bagi setiap siswa perempuan di negara itu.
"Ini juga merupakan langkah lain Taliban menjauh dari Afghanistan yang mandiri dan makmur," katanya kepada dewan, dilansir dari AFP, Rabu, 21 Desember 2022.
Pada Maret, Taliban menuai kritik dari banyak pemerintah asing dan beberapa warga Afghanistan karena melakukan putar balik pada sinyal bahwa semua sekolah menengah khusus perempuan akan dibuka.
"Langkah ini adalah jelas satu lagi janji yang diingkari dari Taliban," tegas Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
"Ini langkah lain yang sangat meresahkan dan sulit untuk membayangkan bagaimana negara dapat berkembang, menghadapi semua tantangan yang ada, tanpa partisipasi aktif perempuan dan pendidikan perempuan," katanya.
Utusan khusus PBB untuk Afghanistan Roza Otunbayeva mengatakan, dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan itu menghancurkan.
Sesaat sebelum pengumuman dari Kabul, Otunbayeva mengatakan kepada Dewan Keamanan, penutupan sekolah menengah atas telah merusak hubungan pemerintahan Taliban dengan komunitas internasional.
"Selama anak perempuan tetap dikecualikan dari sekolah dan otoritas de facto terus mengabaikan keprihatinan lain dari masyarakat internasional, kami tetap menemui jalan buntu," katanya.
Keputusan itu diambil karena banyak mahasiswa yang mengikuti ujian akhir semester. Seorang ibu dari mahasiswa mengatakan, putrinya meneleponnya sambil menangis ketika mendengar surat itu, karena khawatir dia tidak dapat lagi melanjutkan studi kedokterannya di Kabul.
"Rasa sakit yang tidak hanya saya dan ibu (lainnya) miliki di hati kami, tidak dapat dijelaskan. Kami semua merasakan sakit ini, mereka khawatir akan masa depan anak-anak mereka," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
