Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan bulan Agustus saat pasukan AS mundur, bank-bank internasional waspada akan pengujian sanksi PBB dan AS. PBB dan organisasi bantuan lainnya kesulitan mengalirkan uang yang cukup dalam rangka menjalankan operasinya.
“Sistem perbankan resmi terus memblokir transfer karena pengurangan risiko berlebihan, berdampak pada saluran pembayaran dan menyebabkan gangguan rantai pasokan,” ujar Griffiths kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB, dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 24 Juni 2022.
PBB tengah berusaha memulai sistem Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan (HEF), untuk menukar jutaan dolar bantuan ke mata uang Afghanistan. Rencana ini bermaksud membendung krisis bantuan dan krisis ekonomi serta mengatasi isu para pemimpin Taliban yang dijatuhi sanksi.
“Kami melihat kemajuan yang terbatas karena perlawanan oleh otoritas de-facto. Ini adalah masalah yang tidak akan selesai dengan sendirinya,” kata Griffiths.
Ia menambahkan bahwa sampai sistem perbankan formal Afghanistan dapat beroperasi dengan baik lagi, PBB perlu membuat Fasilitas Pertukaran Kemanusiaan aktif beroperasi.
Sekitar setengah dari organisasi bantuan yang baru-baru ini disurvei oleh PBB melaporkan kesulitan mengirimkan dana ke Afghanistan, turun dari 87 persen pada Oktober. Griffiths menyampaikan, "Arah perjalanan positif, tetapi angkanya tetap mengkhawatirkan."
Griffiths mengatakan, dua pertiga dari organisasi bantuan melaporkan kurangnya persediaan uang tunai di Afghanistan menghambat program mereka.
Otoritas Taliban juga semakin ikut campur dalam pengiriman bantuan kemanusiaan, padahal September lalu berjanji tidak akan melakukannya.
“Pihak berwenang nasional dan lokal semakin berusaha memainkan peran dalam pemilihan dan menyalurkan bantuan kepada orang-orang dalam daftar prioritas mereka sendiri, dengan alasan bahwa tingkat kebutuhan hampir universal," kata Griffiths.
"Kami juga mendapatkan lebih banyak tuntutan Taliban untuk memperoleh data dan informasi terkait anggaran dan kontrak karyawan," ucapnya, menambahkan bahwa organisasi bantuan "terus mengalami kesulitan ketika mereka mencoba mempekerjakan perempuan Afghanistan untuk posisi tertentu".
Griffiths mengatakan, PBB hanya menerima sepertiga dari total USD4,4 miliar atau sekitar (Rp65 triliun) yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Afghanistan tahun 2022.
"Kami tidak memiliki cukup dana," katanya.
Dewan Keamanan PBB melangsungkan pertemuan triwulan di Afghanistan, sehari setelah gempa bumi menewaskan sedikitnya 1.000 orang di bagian terpencil negara itu. (Kaylina Ivani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
