"Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum, termasuk mengusir individu atau mengeluarkan surat izin untuk mendobrak masuk (tempat tinggal warga)," ujar pernyataan pemerintah Hong Kong pada Selasa, 2 Februari 2021.
Dikutip dari laman Japan Times, Hong Kong sedang berusaha meredam gelombang keempat covid-19 dengan menerapkan penguncian (lockdown) parsial. Melalui skema lockdown ini, otoritas menutup beberapa area tertentu dan melarang pergerakan warganya hingga semua memperlihatkan hasil negatif tes covid-19.
Upaya meredam gelombang keempat covid-19 dikhawatirkan gagal jika sejumlah warga menolak atau menghindari tes covid-19.
Baca: Untuk Kali Pertama, Hong Kong Lockdown Akibat Covid-19
Dalam pemeriksaan di empat distrik Hong Kong pada Senin malam, sekitar 17 persen dari 680 rumah yang dikunjungi petugas tidak bersedia membukakan pintu, berdasarkan penghitungan dari Bloomberg.
Hampir 1.700 warga Hong Kong menjalani tes covid-19 pada malam hari, dan semuanya dinyatakan negatif.
Merespons kritikan mengenai tingkat efektivitas lockdown, pemimpin eksekutif Hong Kong Carrie Lam membela kebijakannya pada Selasa ini.
"Tingkat efektivitas operasi tidak dapat ditentukan dari jumlah teridentifikasinya kasus (covid-19)," kata Lam dalam sebuah konferensi pers rutin.
"Saya rasa kebijakan ini bukan sesuatu yang sia-sia," lanjutnya.
Lam mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping telah mengungkapkan kekhawatirannya atas lonjakan infeksi covid-19 di Hong Kong. "Beliau khawatir, dan hal itu dapat dipahami," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
