Seoul: Majelis Nasional Korea Selatan (Korsel) melakukan pemungutan suara pada Kamis, 2 Mei 2024 untuk menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang didukung oleh partai berkuasa dan oposisi, untuk meluncurkan penyelidikan baru terhadap kerumunan massa Halloween yang mematikan di Itaewon, ibu kota Seoul pada 2022.
RUU sebelumnya, yang didukung oleh parlemen yang dipimpin oposisi tanpa dukungan dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, diveto oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada Januari lalu.
RUU terbaru ini merupakan kompromi yang menghapuskan pemberian kekuasaan investigasi penuh kepada panel, yang ditolak oleh Presiden Yoon.
Berdasarkan RUU tersebut, sebuah komite - terdiri dari anggota yang direkomendasikan dua partai besar dan ketua yang dipilih oleh mereka melalui konsultasi - akan menyelidiki tragedi tersebut.
Pengesahan RUU tersebut terjadi setelah Yoon bertemu dengan pemimpin oposisi Lee Jae-myung dari Partai Demokrat, untuk melakukan pembicaraan pada hari Senin menyusul kekalahan telak PPP dalam pemilu bulan lalu.
Hal ini juga terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap pihak berwenang, termasuk dari keluarga korban, untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab.
Seorang juru bicara Yoon pada Rabu kemarin menyambut baik kesepakatan tersebut.
“Kami menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara partai berkuasa dan partai oposisi mengenai RUU tersebut sebagai indikasi kembalinya kerja sama dalam politik,” kata juru bicara Yoon.
Dilansir dari AsiaOne, kerumunan Halloween di Itaewon, Seoul pada 2022 menewaskan hampir 160 orang. Kerabat para korban serta Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menyerukan penyelidikan independen.
Investigasi polisi yang diterbitkan awal tahun lalu menyimpulkan bahwa kurangnya persiapan dan respons yang tidak memadai merupakan faktor utama di balik serangan mematikan tersebut.
Pada Januari, jaksa penuntut Korea Selatan mendakwa mantan kepala Badan Kepolisian Metropolitan Seoul, dan menuduhnya berkontribusi karena kelalaiannya dalam aksi tersebut.
Sejauh ini belum ada tokoh senior di pemerintahan, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan, yang mengundurkan diri atau dipecat karena peristiwa tersebut.
Baca juga: Setelah Jepang, Kini Giliran Korea Selatan Ingin Gabung ke AUKUS
Cek Berita dan Artikel yang lain di
