New York: Korea Utara (Korut) terus melanjutkan program senjata nuklirnya. Menurut laporan panel rahasia Amerika Serikat (AS) beberapa negara percaya Korut mungkin telah mengembangkan perangkat nuklir mini atau skala kecil yang bisa ditempatkan ke dalam hulu ledak rudal balistiknya.
Laporan oleh panel ahli independen yang memantau sanksi-sanksi AS mengatakan bahwa negara-negara, yang tidak diidentifikasi, percaya enam uji coba nuklir Korea Utara yang lalu kemungkinan membantunya mengembangkan perangkat nuklir mini. Sedangkan Pyongyang belum melakukan uji coba nuklir sejak September 2017.
Laporan sementara yang diserahkan kepada 15 anggota komite sanksi Korut di Dewan Keamanan PBB pada Senin 3 Agustus 2020.
"Republik Rakyat Demokratik Korea (Korut) sedang melanjutkan program nuklirnya, termasuk produksi uranium yang sangat diperkaya dan pembangunan reaktor air ringan eksperimental. Negara anggota menilai bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan produksi senjata nuklir," tulis laporan itu, yang dikutip Nikkei, Selasa 4 Agustus 2020.
Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar pada laporan AS. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan pekan lalu tidak akan ada perang lagi karena senjata nuklir negara itu menjamin keselamatan dan masa depannya, meskipun ada tekanan dari luar dan ancaman militer.
Laporan AS mengatakan satu negara, yang tidak diidentifikasi, menilai bahwa Korea Utara "mungkin berusaha untuk mengembangkan miniaturisasi lebih lanjut untuk memungkinkan penggabungan peningkatan teknologi seperti paket bantuan penetrasi atau, berpotensi, untuk mengembangkan beberapa sistem hulu ledak."
Korea Utara telah dikenai sanksi AS sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Sementara DK PBB terus memperkuat sanksi dalam upaya untuk memotong dana untuk program-program tersebut.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak 2018, tetapi gagal untuk membuat kemajuan agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya demi mengakhiri sanksi.
Pada Mei 2018, Korea Utara menindaklanjuti janji untuk meledakkan terowongan di lokasi uji coba nuklir utamanya, Punggye-ri, yang menurut Pyongyang adalah bukti komitmennya untuk mengakhiri pengujian nuklir. Tetapi mereka tidak mengizinkan para ahli untuk menyaksikan pembongkaran situs.
Laporan AS mengatakan bahwa karena hanya pintu masuk terowongan yang diketahui telah dihancurkan dan tidak ada indikasi pembongkaran yang komprehensif, satu negara telah menilai bahwa Korea Utara dapat membangun kembali dan menginstal ulang dalam waktu tiga bulan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung uji coba nuklir.
Para pakar AS mengatakan Korea Utara melanggar sanksi, termasuk "melalui ekspor batubara maritim ilegal, meskipun Korea Utara menunda sementara ini antara akhir Januari dan awal Maret 2020" karena pandemi virus korona
Tahun lalu para pakar AS mengatakan Korea Utara telah menghasilkan sekitar USD2 miliar menggunakan serangan cyber yang luas dan canggih untuk mencuri dari bank dan pertukaran mata uang kripto.
"Panel terus menilai bahwa penyedia layanan aset virtual dan aset virtual akan terus tetap menjadi target yang menguntungkan bagi Republik Rakyat Demokratik Korea untuk menghasilkan pendapatan, serta menambang cryptocurrency," kata laporan terbaru itu.
Laporan oleh panel ahli independen yang memantau sanksi-sanksi AS mengatakan bahwa negara-negara, yang tidak diidentifikasi, percaya enam uji coba nuklir Korea Utara yang lalu kemungkinan membantunya mengembangkan perangkat nuklir mini. Sedangkan Pyongyang belum melakukan uji coba nuklir sejak September 2017.
Laporan sementara yang diserahkan kepada 15 anggota komite sanksi Korut di Dewan Keamanan PBB pada Senin 3 Agustus 2020.
"Republik Rakyat Demokratik Korea (Korut) sedang melanjutkan program nuklirnya, termasuk produksi uranium yang sangat diperkaya dan pembangunan reaktor air ringan eksperimental. Negara anggota menilai bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea sedang melanjutkan produksi senjata nuklir," tulis laporan itu, yang dikutip Nikkei, Selasa 4 Agustus 2020.
Misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar pada laporan AS. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan pekan lalu tidak akan ada perang lagi karena senjata nuklir negara itu menjamin keselamatan dan masa depannya, meskipun ada tekanan dari luar dan ancaman militer.
Laporan AS mengatakan satu negara, yang tidak diidentifikasi, menilai bahwa Korea Utara "mungkin berusaha untuk mengembangkan miniaturisasi lebih lanjut untuk memungkinkan penggabungan peningkatan teknologi seperti paket bantuan penetrasi atau, berpotensi, untuk mengembangkan beberapa sistem hulu ledak."
Korea Utara telah dikenai sanksi AS sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya. Sementara DK PBB terus memperkuat sanksi dalam upaya untuk memotong dana untuk program-program tersebut.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump telah bertemu tiga kali sejak 2018, tetapi gagal untuk membuat kemajuan agar Pyongyang menyerahkan senjata nuklirnya demi mengakhiri sanksi.
Pada Mei 2018, Korea Utara menindaklanjuti janji untuk meledakkan terowongan di lokasi uji coba nuklir utamanya, Punggye-ri, yang menurut Pyongyang adalah bukti komitmennya untuk mengakhiri pengujian nuklir. Tetapi mereka tidak mengizinkan para ahli untuk menyaksikan pembongkaran situs.
Laporan AS mengatakan bahwa karena hanya pintu masuk terowongan yang diketahui telah dihancurkan dan tidak ada indikasi pembongkaran yang komprehensif, satu negara telah menilai bahwa Korea Utara dapat membangun kembali dan menginstal ulang dalam waktu tiga bulan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung uji coba nuklir.
Para pakar AS mengatakan Korea Utara melanggar sanksi, termasuk "melalui ekspor batubara maritim ilegal, meskipun Korea Utara menunda sementara ini antara akhir Januari dan awal Maret 2020" karena pandemi virus korona
Tahun lalu para pakar AS mengatakan Korea Utara telah menghasilkan sekitar USD2 miliar menggunakan serangan cyber yang luas dan canggih untuk mencuri dari bank dan pertukaran mata uang kripto.
"Panel terus menilai bahwa penyedia layanan aset virtual dan aset virtual akan terus tetap menjadi target yang menguntungkan bagi Republik Rakyat Demokratik Korea untuk menghasilkan pendapatan, serta menambang cryptocurrency," kata laporan terbaru itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
