Wellington: Pemerintah Selandia Baru menuduh adanya sekelompok peretas yang disponsori Tiongkok, bersama dengan Amerika Serikat dan Inggris, telah meretas sistem parlemen negara. Wellington juga menuduh Beijing telah melakukan aktivitas siber berbahaya.
Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan siber tersebut “tidak dapat diterima,” dan kekhawatiran negaranya telah disampaikan langsung ke Beijing.
“Campur tangan asing seperti ini tidak dapat diterima, dan kami telah mendesak Tiongkok untuk menahan diri dari kegiatan tersebut di masa depan. Selandia Baru akan terus bersuara – secara konsisten dan dapat diprediksi – jika kita melihat perilaku seperti ini,” kata Peters, seperti dikutip dari Al Jazeera pada Selasa, 26 Maret 2024.
Peters, yang pekan lalu bertemu Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, mengatakan bahwa Selandia Baru dan Tiongkok memiliki hubungan signifikan dan kompleks.
“Kami bekerja sama dengan Tiongkok di beberapa bidang yang paling menguntungkan,” katanya.
“Di saat yang sama, kami juga konsisten dan jelas bahwa kami akan angkat bicara mengenai isu-isu yang menjadi perhatian,” ungkap Peters.
Jaringan Parlemen Selandia Baru
Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah Selandia Baru (GCSB) mengatakan sebelumnya bahwa Pusat Keamanan Siber Nasional menemukan bahwa kelompok peretas yang didukung negara yang dikenal sebagai “APT40” telah menyusup komputer yang terhubung ke jaringan parlemen pada tahun 2021.
“NCSC memberikan dukungan ekstensif kepada organisasi-organisasi korban untuk mengurangi dampak kompromi dan memberikan saran kepada organisasi-organisasi lain yang berpotensi terkena risiko,” kata Direktur Jenderal GCSB Andrew Clark dalam sebuah pernyataan.
“Analisis terhadap taktik dan teknik yang digunakan oleh aktor tersebut memungkinkan kami dengan yakin menghubungkan aktor tersebut dengan kelompok yang disponsori negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dikenal sebagai APT40. Kaitan ini telah diperkuat oleh analisis dari mitra internasional mengenai kejadian serupa di yurisdiksi mereka masing-masing.”
Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Selandia Baru mengatakan tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab.
Baca juga: Terduga Hacker Tiongkok Retas Email Kemenlu AS dan Politikus Republik
“Kami tidak pernah, dan di masa depan, tidak akan pernah ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain, termasuk Selandia Baru. Menuduh Tiongkok melakukan campur tangan asing adalah tindakan yang salah,” kata juru bicara tersebut.
Tuduhan Selandia Baru muncul setelah AS dan Inggris pada hari Senin mengumumkan sanksi terhadap sebuah perusahaan Tiongkok dan dua individu yang dituduh mengatur operasi spionase dunia maya yang menargetkan jutaan orang, termasuk anggota parlemen, pemilih, dan kritikus terkemuka Beijing.
Wakil Perdana Menteri Inggris Oliver Dowden mengatakan serangan siber pada tahun 2021 dan 2022 telah menargetkan Komisi Pemilihan Umum dan akun parlemen Inggris, termasuk tiga anggota parlemen yang tergabung dalam Aliansi Antar-Parlemen untuk Tiongkok.
Menteri Pertahanan Selandia Baru, Judith Collins, yang bertanggung jawab atas GCSB, mengatakan negaranya berdiri bersama mitra internasionalnya dalam mengutuk aktivitas siber jahat yang didukung negara Tiongkok.
“Respons kolektif dari komunitas internasional ini berfungsi sebagai pengingat bagi semua organisasi dan individu untuk menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat,” kata Collins. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
