Dalam sebuah pernyataan yang dibuat pada Kamis 23 Juli, Australia menegaskan bahwa "tidak ada basis legal" atas klaim Tiongkok di Laut China Selatan, termasuk terkait pembangunan sejumlah pulau buatan di perairan sengketa tersebut.
"Australia menolak klaim Tiongkok mengenai 'hak historis' atau 'hak maritim' di Laut China Selatan," tulis salah satu kalimat dalam deklarasi yang diajukan ke PBB.
Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu 25 Juli 2020, deklarasi Australia diajukan usai Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendeklarasikan bahwa upaya Tiongkok dalam mengklaim sepenuhnya Laut China Selatan merupakan tindakan ilegal.
"Tidak ada basis legal bagi Tiongkok dalam menarik garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari fitur maritim di Laut China Selatan, termasuk di sekitar 'Four Sha' atau 'kontinental' atau kepulauan-kepulauan terluar," tulis deklarasi Australia.
Beijing mengklaim hampir keseluruhan Laut China Selatan lewat sembilan garis putus-putus atau nine-dash line. Garis putus-putus itu diambil Tiongkok dari beberapa peta buatan tahun 1940-an.
Perkembangan terbaru seputar Laut China Selatan terjadi menjelang dialog tahunan antara Australia dan AS. Menteri-menteri Australia mulai bertolak menuju Washington DC untuk kali pertama sejak Negeri Kanguru menutup perbatasan mereka terkait pandemi virus korona (covid-19).
"Pertemuan ini berlangsung dalam masa kritis, sehingga perlu dilakukan secara tatap muka," kata Menteri Luar Negeri Australia Marise Panye dan juga Menteri Pertahanan Linda Reynolds dalam sebuah pernyataan gabungan.
Hubungan AS dan Tiongkok memburuk dalam beberapa bulan terakhir atas berbagai isu, seperti perdagangan, pandemi covid-19, Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, dan juga penutupan gedung konsulat Beijing di Houston. Tiongkok membalas langkah AS dengan memerintahkan penutupan gedung konsulat Washington di Chengdu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
