Paket bantuan militer AS "sangat melanggar" kedaulatan Tiongkok, melanggar prinsip Satu Tiongkok, dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian.
Pekan lalu, AS menyetujui paket bantuan luar negeri senilai USD95 miliar yang mencakup lebih dari USD60,8 miliar untuk Ukraina, USD26,6 untuk Israel, dan USD8 miliar untuk sekutu Indo-Pasifik, termasuk Taiwan.
"Beijing akan mengambil tindakan tegas untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya," ucap Lin, seperti dikutip dari Anadolu Agency pada Selasa, 30 April 2024.
Tiongkok menganggap Taiwan sebagai "provinsi yang memisahkan diri" dan dapat disatukan lagi suatu saat nanti. Sementara Taiwan, pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri, bersikeras mempertahankan kedaulatannya sejak tahun 1949.
Selama konferensi persnya di Beijing, Lin menekankan "kebijakan non-intervensi" Tiongkok dalam urusan dalam negeri negara lain, termasuk pemilihan presiden AS pada musim gugur mendatang.
Dia mendesak AS untuk "menghentikan paranoia dan fitnah terhadap Tiongkok."
Lin mengatakan AS harus fokus pada hubungan Tiongkok-AS yang stabil dan kesejahteraan kedua bangsa, daripada mengalihkan perhatian dan kesalahan.
Pernyataannya merupakan respons atas tuduhan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang menyebut Tiongkok diduga berusaha "mempengaruhi dan mengganggu" pemilu AS 2024.
"Kami telah melihat, secara umum, bukti adanya upaya mempengaruhi dan bisa dibilang campur tangan, dan kami ingin memastikan bahwa upaya tersebut dihentikan secepat mungkin," ujar Blinken pada Jumat lalu. (Nabila Ramadhanty Putri Darmadi)
Baca juga: Ngeri! Jet Tempur Tiongkok Bisa Capai Kantor Presiden Taiwan Secepat Kilat
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
