Ketegangan meningkat usai Korut meledakkan sebuah kantor penghubung antar-Korea dan mengancam melancarkan aksi militer di area perbatasan.
Kementerian Unifikasi Korsel menyerukan Korut untuk membatalkan rencana pengiriman pamflet karena tindakan semacam itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian 2018.
Departemen Front Bersatu dari Partai Pekerja Korut menolak seruan Korsel dan menyebutnya sebagai sebuah "omong kosong absurd."
"Berani-beraninya mereka berbicara mengenai penyesalan dan pelanggaran? Mereka telah melalukan banyak pelanggaran," ujar juru bicara departemen tersebut dalam laporan di kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), Minggu 21 Juni 2020.
"Saat otoritas Korsel ditempatkan di posisi kami, mereka akan dapat sedikit memahami bagaimana selama ini kami memandang mereka," sambungnya, dilansir dari laman The Straits Times.
Dua Korea, yang secara teknis masih berstatus perang sejak berakhirnya konflik pada 1953, telah terlibat dalam perseteruan pamflet dalam beberapa dekade terakhir.
Militer Korsel pernah meluncurkan pamflet anti-Pyongyang melintasi Zona Demiliterisasi (DMZ), namun program itu diakhiri pada 2010.
Selama ini, sejumlah grup pembelot sering menerbangkan pamflet propaganda bersama makanan, uang kertas, radio mini, dan juga USB berisi drama Korea. Biasanya pamflet semacam itu diterbangkan dengan balon. Pyongyang juga menggunakan balon untuk mengirim propaganda anti-Seoul.
Ketegangan terbaru saat ini dipicu beredarnya sejumlah pamflet anti-Pyongyang di Korut. Pamflet-pamflet itu diduga diterbangkan oleh sekelompok pembelot asal Korut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
