Sharma sebelumnya sudah diskors oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) setelah pernyataannya selama acara TV memicu pertikaian dan mendapat reaksi besar-besaran dari negara-negara Teluk.
“Kasus ini telah didaftarkan terhadap orang tak dikenal. Hingga kini tidak diketahui siapa pengancam tersebut,” sebut laporan NDTV, Selasa 7 Juni 2022.
Sebelumnya Sharma memposting permintaan maaf di Twitter, mengatakan bahwa itu bukan niatnya untuk menyakiti sentimen agama siapa pun.
Baca: Indonesia Mengutuk Keras Penghinaan Nabi Muhammad oleh Politikus India.
Sharma juga mengatakan, “khawatir tentang keamanan keluarganya dan mendesak orang-orang untuk tidak mempublikasikan alamat rumah termasuk surat dari BJP. Surat itu beredar luas di media sosial, memiliki alamat”.
BJP kemarin menangguhkan Sharma sambil menunggu penyelidikan. Partai mengatakan dia telah menyatakan pandangan yang bertentangan dengan posisi partai dalam beberapa hal.
Tindakan terhadap Sharma terjadi setelah kekerasan meletus di Kanpur Uttar Pradesh atas pernyataannya. Lebih dari 40 orang terluka dan lebih dari 1.500 orang didakwa sehubungan dengan kekerasan tersebut.
India menghadapi reaksi keras atas pernyataan Sharma dan Naveen Kumar Jindal, politikus senior lain yang kini telah diusir oleh BJP.
Negara-negara di kawasan Teluk – Arab Saudi, Qatar, Bahrain – dan Iran mengecam keras pernyataan tersebut. Qatar dan Bahrain juga memanggil utusan India dan menyatakan kekecewaan mereka. Kedua negara juga menyambut baik tindakan BJP terhadap Sharma. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga mengutuk keras hinaan itu.
Pemerintah Indonesia turut mengkutuk keras penghinaan yang dilakukan kedua politikus India itu. Kementerian Luar Negeri RI memanggil Duta Besar India untuk Indonesia untuk menyampaikan sikap resmi pemerintah.
Sementara itu, pemerintah India menyampaikan klarifikasi bahwa pihaknya “sangat menghormati semua agama”.
“Pandangan yang ramai dikecam itu tidak diakui sebagai perspektif pemerintah,” ujar pihak Pemerintah India.
India secara terpisah membalas kecaman OKI dan Pakistan dengan menyebutnya tidak berdasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
