Beijing: Tiongkok pada Senin 20 Maret 2023 meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menghindari 'standar ganda' dan menghormati kekebalan bagi kepala negara. Imbauan diutarakan setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Rusia Vladimir Putin atas tuduhan kejahatan perang.
“Pengadilan harus menjunjung tinggi sikap objektif dan tidak memihak dan menghormati kekebalan kepala negara dari yurisdiksi berdasarkan hukum internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam pengarahan rutin, seperti dikutip AFP.
“ICC harus menghindari politisasi dan standar ganda, menekankan solusi untuk konflik Ukraina tetap dialog dan negosiasi,” tegasnya.
Seperti halnya Rusia, Tiongkok bukan penandatangan Statuta Roma, perjanjian PBB yang mengatur pengadilan.
Pengadilan Kriminal Internasional pada hari Jumat mengumumkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas tuduhan mendeportasi anak-anak Ukraina secara tidak sah.
Moskow telah menolak perintah itu. Melalui status Rusia yang bukan anggota ICC, tidak jelas apakah atau bagaimana Putin bisa diekstradisi untuk menghadapi tuntutan.
Surat perintah itu datang hanya beberapa hari sebelum kunjungan ke Rusia oleh pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, perjalanan yang dia gambarkan sebagai "perjalanan persahabatan, kerja sama, dan perdamaian".
Xi dijadwalkan mendarat di Moskow pada Senin, mengadakan pembicaraan dengan Putin dan menandatangani kesepakatan sebelum kembali ke Beijing pada Rabu.
"Kedua belah pihak akan mempraktikkan multilateralisme sejati, mempromosikan demokrasi dalam hubungan internasional, membangun dunia multipolar, meningkatkan tata kelola global, dan berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan dunia," pungkas Wang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
“Pengadilan harus menjunjung tinggi sikap objektif dan tidak memihak dan menghormati kekebalan kepala negara dari yurisdiksi berdasarkan hukum internasional,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin dalam pengarahan rutin, seperti dikutip AFP.
“ICC harus menghindari politisasi dan standar ganda, menekankan solusi untuk konflik Ukraina tetap dialog dan negosiasi,” tegasnya.
Seperti halnya Rusia, Tiongkok bukan penandatangan Statuta Roma, perjanjian PBB yang mengatur pengadilan.
Pengadilan Kriminal Internasional pada hari Jumat mengumumkan surat perintah penangkapan untuk Putin atas tuduhan mendeportasi anak-anak Ukraina secara tidak sah.
Moskow telah menolak perintah itu. Melalui status Rusia yang bukan anggota ICC, tidak jelas apakah atau bagaimana Putin bisa diekstradisi untuk menghadapi tuntutan.
Surat perintah itu datang hanya beberapa hari sebelum kunjungan ke Rusia oleh pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, perjalanan yang dia gambarkan sebagai "perjalanan persahabatan, kerja sama, dan perdamaian".
Xi dijadwalkan mendarat di Moskow pada Senin, mengadakan pembicaraan dengan Putin dan menandatangani kesepakatan sebelum kembali ke Beijing pada Rabu.
"Kedua belah pihak akan mempraktikkan multilateralisme sejati, mempromosikan demokrasi dalam hubungan internasional, membangun dunia multipolar, meningkatkan tata kelola global, dan berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan dunia," pungkas Wang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
