Isu itu disampaikan Menlu Retno dalamdiskusi pada Sesi I yaitu mengenai Enabling Private Sector diskusi mengenai ekonomi, dibahas secara dalam dengan presentasi dari Bank Dunia dan Wakil dari DFA. Isu mengenai banking system banyak dibahas, terutama terkait sanksi yang ada saat ini.
Di dalam pernyataannya, Indonesia yang diwakili Menlu Retno menyampaikan antara lain: Pertama, bahwa ekonomi berarti rakyat, sehingga inclusive economy yang melibatkan perempuan harus menjadi bagian dalam membangun ekonomi Afghanistan.
“Masalah perempuan ini selalu saya bawakan dalam tiap isu yang kita bahas,” ujar Menlu Retno dalam pernyataan pers virtual dari Doha, Senin, 1 Juli 2024.
Dalam Sesi I, Menlu juga menyampaikan bahwa membangun kembali kepercayaan menjadi sangat penting sekali dalam sistem perbankan.
“Hal kedua yang saya sampaikan adalahnya mengenai pentingnya membangun enabling environment bagi tumbuhnya private sector yang inklusif,” imbuh Menlu.
Pentingnya inklusifitas ditekankan oleh Menlu Rento. “Saya sampaikan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia dengan Afghanistan, misalnya kerja sama dengan UNAMA di bidang financial inclusion dengan mengembangkan Sharia Microfinance Business Model,” ucapnya.
Kemudian kerja sama pengembangan sharia banking. Komunikasi saat ini terus berjalan dan sebagai catatan, Bank Dunia dalam presentasinya secara khusus menyebut Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan kontribusi dalam hal ini.
Kemudian, hal lain yang disampaikan adalah mengenai kesiapan RI untuk menyambungkan kontak antara para enterpreneurs perempuan Indonesia dengan Afghanistan.
Hal lain yang menlu sampaikan dalam Sesi I adalah mengenai pentingnya awareness mengenai rezim sanksi secara benar untuk menghindari dampak yang tidak perlu bagi ekonomi Afghanistan.
Menlu pun mengusulkan untuk membentuk Working Group yang khusus membahas kerja sama ekonomi dengan lebih konkret dan melibatkan stakeholders terkait guna memberikan kontribusi bagi kerja sama ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
