Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia saat ini sedang menjajaki produk halal bersama dengan Selandia Baru. Saat ini, dibahas mengenai kemajuan terkait perjanjian produk halal tersebut.
"Kami juga membahas kemajuan terkait Perjanjian Pengakuan Bersama (MRA) tentang Produk Halal. Kami telah membahas rancangan Selandia Baru dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia," kata Retno dalam pernyataan pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.
Retno mengatakan, beberapa masalah yang tertunda akan segera terselesaikan. "Karena itu saya menyarankan agar kedua tim kita melanjutkan konsultasi mengenai aspek teknis," imbuhnya.
Industri halal bukan merupakan hal baru di Selandia Baru. Sejak 2010, pemerintah Selandia Baru telah mengeluarkan regulasi yang mendukung keterlibatan pemerintah mereka dalam proses sertifikasi halal.
Hampir seluruh produk daging, susu, dan produk turunan susu yang disiapkan untuk diekspor oleh Selandia Baru ke berbagai negara muslim telah tersertifikasi halal. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperluas pasar industri halal, dan menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia.
Kunjungan Wapres ke Selandia Baru
Awal bulan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi Selandia Baru. Pembahasan produk halal ini juga dibahas dalam kunjungan tersebut.
Wapres lantas menuturkan, usai pertemuannya dengan para pebisnis di industri halal serta para pemilik badan sertifikasi halal hari ini, ia berharap akan ada tindak lanjut antara pengusaha Selandia Baru dengan pengusaha di Indonesia terkait peningkatan kemitraan untuk menaikkan neraca perdagangan dari dan ke kedua negara.
“Kerja sama itu nanti adalah dengan para pengusaha kita, artinya B to B (business to business). Itu nanti akan difasilitasi lebih jauh,” lanjutnya.
Sebelumnya, di hadapan para pengusaha yang hadir, Wapres meyakini bahwa industri halal global akan terus berkembang.
“Ekonomi halal saya yakini akan terus berkembang, karena penerapan dan prinsip halal tidak hanya dibatasi oleh kaidah agama, tetapi juga mencakup standar kesehatan, kebersihan, dan keselamatan yang tinggi,” ujar Wapres optimis.
“Dan seperti kita ketahui bahwa produk halal yang kita impor sebagai bahan konsumsi ataupun bahan baku industri, itu harus memperoleh pengakuan dulu dari Indonesia,” lanjutnya.
Lebih jauh Wapres menekankan, proses sertifikasi halal di Selandia Baru harus memperoleh pengakuan dari Indonesia, dalam hal ini melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Jadi BPJPH ini harus mengendorse dulu. Sebelum kepada BPJPH, Majelis Ulama (Indonesia). Walaupun ada BPJPH tapi standar halalnya harus dari Majelis Ulama (Indonesia),” pungkasnya.
Baca juga: Wapres Dorong Kerja Sama Pengakuan Produk Halal Indonesia-Selandia Baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di
