“Tim investigasi gabungan, yang terdiri dari polisi, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, dan unit investigasi kementerian pertahanan, mengatakan akan meminta kehadiran Yoon untuk diinterogasi pada Rabu mendatang,” demikian dilansir dari kantor berita Yonhap, Senin, 16 Desember 2024.
Sabtu lalu, parlemen Korea Selatan memberikan suara untuk memakzulkan Yoon, hampir dua minggu setelah upayanya yang gagal dalam memberlakukan darurat militer.
Perdana Menteri Han Duck-soo kini memangku tugas kepresidenan interim sampai Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir tentang mengonfirmasi pemakzulan Yoon atau menyatakannya tidak konstitusional.
Sementara itu, pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) milik Yoon, Han Dong-hoon, mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin ini.
"Saya mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Kekuatan Rakyat," kata Han Dong Hoon dalam konferensi pers.
"Menjadi mustahil untuk melaksanakan tugas saya sebagai ketua partai karena runtuhnya Dewan Tertinggi partai,” lanjut dia.
Han Dong Hoon awalnya mengatakan, ia akan mendukung pemakzulan Yoon, tetapi kemudian menarik kembali pernyataannya, sebelum secara terbuka menyatakan dukungannya untuk menggulingkan presiden.
Pihak oposisi menuduh Yoon melanggar konstitusi setelah ia tiba-tiba mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.
Langkah tersebut mengejutkan negara tetapi dibatalkan beberapa jam kemudian setelah perlawanan publik yang besar. Yoon, dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis, menyebut lawan politiknya sebagai "pasukan anti-negara."
Yoon menegaskan, keputusan mengumumkan darurat militer adalah untuk ‘melindungi negara.’
Baca juga: Yoon Suk-yeol Absen dalam Panggilan Pengadilan Korsel usai Dimakzulkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
