PM Kepulauan Solomon menangkan dukungan Parlemen untuk tunda pemilihan hingga 2024./AFP
PM Kepulauan Solomon menangkan dukungan Parlemen untuk tunda pemilihan hingga 2024./AFP

PM Kepulauan Solomon Berhasil Tunda Pemilu Hingga 2024

Marcheilla Ariesta • 08 September 2022 21:20
Honiara: Perdana Menteri Kepulauan Solomon memenangkan dukungan Parlemen untuk menunda pemilihan hingga paling cepat 2024. Namun, oposisi menuduhnya merusak demokrasi di negara Pasifik itu.
 
Manasseh Sogavare dorong RUU Amandemen Konstitusi yang kontroversial disetujui oleh dua pertiga anggota parlemen. Hasil ini memberinya setidaknya tujuh bulan tambahan kekuasaan.
 
Pemilihan telah dijadwalkan pada Mei 2023, tetapi Sogavare mengklaim pemerintahannya tidak memiliki kapasitas untuk mengadakan pemungutan suara dan menjadi tuan rumah Pacific Games di tahun kalender yang sama. Langkahnya telah memicu tuduhan kemunduran demokrasi di negara yang dengan cepat membangun hubungan dengan pemerintah Tiongkok. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat parlemen memperdebatkan RUU tersebut, pemimpin oposisi Matthew Wale menuduh pemerintah Sogavare mengubah mayoritas demokratisnya menjadi tirani jumlah yang membajak proses parlemen.
 
Wale menggambarkan RUU itu sebagai 'skema' oleh Sogavare untuk tetap berkuasa dengan mengorbankan para pemilih.
 
Baca juga: Terapkan Moratorium, Kepulauan Solomon Larang Masuk Semua Kapal AS
 
"Rakyat Kepulauan Solomon harus - dan akan - mengingat hari yang menyedihkan ini ketika pemerintah menyalahgunakan parlemen tanpa alasan yang layak, tetapi perebutan kekuasaan oleh perdana menteri," tambahnya, dikutip dari Channel News Asia, Kamis, 8 September 2022.
 
Polisi dikerahkan ke jalan-jalan ibu kota Honiara menjelang pemungutan suara - dengan banyak yang khawatir akan terulangnya kerusuhan yang dipicu politik baru-baru ini.
 
Dalam sebuah pernyataan, polisi Kepulauan Solomon menyerukan ketenangan, setelah meningkatkan jumlah petugas di jalan-jalan "untuk memastikan hukum dan ketertiban dipertahankan dan dengan cepat mengelola masalah ketertiban umum".
 
Sementara itu, Sogavare menandatangani pakta keamanan rahasia dengan Beijing pada April. Pakta itu dikhawatirkan Barat dapat menyebabkan negara Pasifik tersebut memberikan 'pijakan' militer bagi Tiongkok di sana.
 
Di sisi lain, Sogavare mencap tawaran dari Australia untuk mendanai pemilu berikutnya sebagai hal yang tidak pantas.
 
"Saya sangat kecewa dan prihatin dengan waktu dan cara penawaran itu," tambahnya. Namun, ia tidak menutup kemungkinan menerima uang Negeri Kanguru untuk jajak pendapat pada 2024.
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif