PBB prihatin dengan perlindungan minoritas seperti muslim Uighur di Xinjiang dan Tibet.
"Mengenai Tiongkok, kami telah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti masalah hak asasi manusia," kata Turk.
"Di wilayah Xinjiang, saya telah melihat kondisi yang memprihatinkan - penahanan sewenang-wenang berskala besar dan pemisahan keluarga - dan telah membuat rekomendasi penting yang memerlukan tindakan lanjut dan konkret," tambahnya.
| Baca: Kanada Sepakat Terima 10.000 Pengungsi Uighur yang Kabur dari Tiongkok. |
Turk juga menyuarakan kegelisahan atas undang-undang keamanan nasional di Hong Kong yang diberlakukan pada 2020 untuk membasmi perbedaan pendapat.
“Kami juga memiliki kekhawatiran tentang pembatasan ruang sipil, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap pembela hak asasi manusia dan pengacara, dan dampak Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong," katanya.
Bukti Tuduhan Penyiksaan
Sebelumnya, pendahulu Turk, Michelle Bachelet menerbitkan laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang Xinjiang.Laporan itu merinci serangkaian pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Laporan itu juga menyoroti bukti tuduhan atas penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pelanggaran hak-hak agama dan reproduksi.
Beijing dengan keras menolak tuduhan itu. Beijing mengklaim sedang menjalankan pusat pelatihan untuk melawan ekstremisme.
Menanggapi pidato Turk, Duta Besar Tiongkok Chen Xu mengatakan bahwa dengan upaya Beijing untuk memerangi terorisme dan radikalisasi, hak asasi manusia di Xinjiang "terlindungi dengan baik ".
Oktober lalu, negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, mengadakan pembahasan tentang laporan Xinjiang di Dewan Hak Asasi Manusia.
Duta Besar AS Michele Taylor mendesak dewan untuk "mengambil tindakan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan sedang berlangsung di Xinjiang".
Sementara itu, duta besar Inggris Simon Manley meminta Beijing "untuk berhenti menyangkal fakta dan terlibat secara serius dan konstruktif”.
Direktur HAM PBB di Jenewa, Hilary Power, mendesak dewan untuk menyelidiki "pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok, termasuk di Xinjiang," menunjukkan bahwa seruan ini "telah dibuat oleh ratusan LSM lain dari semua wilayah dan banyak pakar PBB". (Vania Augustine Dilia)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
