Menteri unifikasi baru Korsel, Kim Yung-ho, adalah seorang sarjana konservatif dan pengkritik keras pelanggaran hak asasi manusia di Korut, yang kini disorot Yoon di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea.
"Kementerian Unifikasi telah bertindak seperti lembaga bantuan untuk Korea Utara, dan itu salah," kata Yoon kepada stafnya dalam sebuah pernyataan.
"Sudah waktunya kementerian unifikasi berubah," sambung dia, seperti dikutip dari laman Asia One pada Senin, 3 Juli 2023.
Yoon juga mendesak pihak kementerian untuk membela nilai-nilai demokrasi liberal, dan mengatakan bahwa penyatuan harus membawa "kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih manusiawi" bagi orang-orang di Selatan dan Utara.
Pada 2019, Kim Yung-ho menulis di kolom daring bahwa jalan menuju unifikasi dua Korea akan terbuka setelah "rezim pemimpin Korea Utara Kim Jong-un digulingkan dan Korea Utara dibebaskan."
Sebelumnya, Korsel mengaku siap meningkatkan hubungan dengan Korut atas dasar timbal balik. Namun, mereka menegaskan, tidak akan mentolerir provokasi bersenjata oleh rezim dalam bentuk apa pun.
Hal ini dituangkan dalam dokumen kebijakan baru yang dirilis oleh Kementerian Unifikasi pada Jumat, 14 April lalu.
Buku Putih Unifikasi 2023 oleh kementerian menguraikan "Audacious Initiative" Presiden Yoon. Dalam buku itu, mereka menawarkan bantuan ekonomi, pertanian, dan pembangunan besar-besaran ke Korea Utara sebagai imbalan atas denuklirisasi permanen.
Baca juga: Atas Dasar Timbal Balik, Korsel Siap Tingkatkan Hubungan dengan Korut
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
