Chandler Investments Limited mengeklaim bahwa penyewanya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok, telah meninggalkan rumah sewaan di ibu kota Wellington tanpa menanggung biaya pembersihan, pembuangan sampah, dan pemotongan kunci.
Pengadilan sewa-menyewa di Selandia Baru telah menolak klaim tersebut setelah menemukan bahwa pihak penyewa adalah sebuah negara, dan dengan demikian dilindungi oleh kekebalan kedaulatan.
"Di sini, tuntutan diajukan terhadap Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Selandia Baru. Oleh karena itu, klaim tersebut pada kenyataannya adalah klaim terhadap suatu negara, Republik Rakyat Tiongkok," demikian catatan dari pengadilan Selandia Baru di bulan September.
Hakim dalam kasus ini, Rex Woodhouse, menemukan fakta bahwa pengaturan antara tuan tanah dan penyewa berada di luar perlindungan yang biasa diberikan kepada tuan tanah di Selandia Baru.
Pengecualian terhadap kekebalan kedaulatan mencakup perselisihan yang bersifat komersial. Karena menyewa rumah merupakan hal yang "tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari diplomat" dan tidak ada keuntungan yang diperoleh dari perjanjian tersebut, maka pengecualian tersebut tidak ditegakkan.
"Saya tidak yakin bahwa penyewaan tempat tinggal untuk kedutaan akan bersifat komersial, sebagaimana hukum umum mengenai kekebalan diplomatik atau kedaulatan akan mempertimbangkan hal tersebut," sebut Woodhouse, seperti dikutip dari laman Guardian, Selasa, 24 Oktober 2023.
Kekebalan Kedaulatan dan Diplomatik
Perwakilan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru diberikan hak untuk hadir dalam sidang tersebut, sementara tidak satu pun dari dua pihak yang bersengketa hadir. Baik Kedubes Tiongkok maupun Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tidak melepaskan kekebalan diplomatik mereka di Selandia Baru."Ini benar-benar sebuah keanehan yang tidak kami sangka akan terjadi," kata pemilik rumah, Chris Chandler, kepada kantor berita Stuff.
Ia mengatakan bahwa dirinya yakin total tagihan Rp9 juta "tidak seberapa" bagi misi diplomatik Tiongkok. Catatan pengadilan menunjukkan bahwa perwakilan kedutaan "tidak tahu apa-apa" tentang klaim yang dibuat oleh Chandler.
Chandler mengatakan dirinya tidak akan mau lagi menyewakan properti ke kedutaan. "Tidak ada lagi diplomat, dan menurut manajer properti kami, itulah nasihat yang dia berikan kepada orang lain di wilayah yang sama," ucapnya kepada Stuff.
Kasus ini menyusul perselisihan lain mengenai properti yang disewakan kepada staf kedutaan di Selandia Baru. Pada tahun 2018, tuan tanah diperingatkan untuk tidak menyewakan bangunan kepada diplomat, setelah wakil kepala misi delegasi Uni Eropa di Selandia Baru, Eva Tvarozkova, dibebaskan dari tagihan NZD20.000 untuk menutupi sewa yang belum dibayar dan kerusakan pada properti yang ia sewa di Wellington.
Tvarozkova awalnya diperintahkan membayar utangnya kepada tuan tanah, Matthew Ryan, namun kemudian dibebaskan karena adanya kekebalan diplomatik. Saat itu, Ryan mengatakan keputusan mengenai diplomat Slovakia sebagai "sebuah parodi."
Di Kanada, Mahkamah Agung Ontario pada tahun 2018 memutuskan bahwa Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tidak berlaku untuk transaksi komersial yang dilakukan diplomat di negara tuan rumah mereka.
Keputusan tersebut diambil setelah diplomat Amerika Serikat (AS), Betsy Zouroudis, mengeklaim status diplomatik telah membebaskannya dari membayar uang sewa dan biaya hukum sebesar 10.000 dolar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
