Korut melayangkan ancaman karena geram atas munculnya sejumlah pamflet anti-Pyongyang di perbatasan kedua negara. Pamflet itu diduga kuat disebarkan sekelompok aktivis Korsel.
Dikutip dari KBS World, Minggu 14 Juni 2020, Menhan Korsel Jeong Kyeong-do dikabarkan telah menggelar pertemuan darurat pada Minggu pagi. Pertemuan bertujuan memeriksa kesiapan militer Korsel dan membahas langkah-langkah apa saja yang diperlukan dalam merespons Korut.
Menhan Jeong juga turut bergabung dalam pertemuan virtual bersama Dewan Keamanan Nasional Korsel (NSC).
"Perjanjian militer antar-Korea harus diimplementasikan penuh demi membangun perdamaian di Semenanjung Korea dan mencegah bentrokan antar kedua negara," ujar pernyataan resmi Kemenhan Korsel.
Telekonferensi NSC dilakukan satu hari usai adik pemimpin Korut Kim Jong-un, Kim Yo-jong, menegaskan bahwa Pyongyang akan melakukan langkah balasan terhadap Korsel yang melibatkan kekuatan militer.
Ia juga mengatakan Korsel akan segera melihat keruntuhan kantor penghubung antar-Korea yang disebutnya sudah "tidak berguna."
Kementerian Unifikasi Korsel juga menyerukan Korut untuk tetap berkomitmen terhadap perjanjian antar-Korea. Pihak kementerian mengatakan, Korsel menganggap ketegangan saat ini sebagai sesuatu yang sangat serius, dan menyerukan agar Seoul dan Pyongyang tetap berpegang teguh pada semua perjanjian.
Menjabat posisi kepala departemen pertama dari Komite Pusat Partai Pekerja Korut, Kim Yo-jong mengaku akan menyerahkan masalah ketegangan ini ke jajaran militer.
"Dengan menggunakan wewenang yang diberikan oleh pemimpin agung dan partai, saya menginstruksikan sayap departemen yang berurusan dengan musuh untuk melakukan langkah selanjutnya," ujar Kim Yo-jong dalam laporan di kantor berita Korean Central News Agency (KCNA).
"Hak untuk melakukan langkah selanjutnya terhadap musuh akan dipercayakan kepada jajaran militer," sambungnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
