Melansir dari Yonhap News Agency, Selasa, 2 Juli 2024, rencana pembentukan kementerian baru ini diumumkan setelah pertemuan tingkat tinggi antara pemerintah dan partai berkuasa. Seoul berencana mengajukan revisi undang-undang organisasi pemerintah di bulan Juli sebagai langkah awal meluncurkan kementerian baru ini.
Setelah dibentuk nanti, kementerian kependudukan akan fokus pada pengembangan strategi dan perencanaan isu-isu demografi seperti rendahnya tingkat kelahiran, penuaan populasi, tenaga kerja, dan imigrasi. Kementerian ini akan berfungsi sebagai pengawas utama perihal masalah-masalah tersebut.
Kementerian ini juga akan bertanggung jawab menyusun kebijakan kependudukan serta strategi jangka menengah dan panjang. Tugas-tugas yang saat ini dikelola kementerian kesehatan dan keuangan akan diambil alih oleh kementerian baru ini, sehingga bisa lebih fokus menangani isu-isu kependudukan.
Selain itu, kementerian ini juga akan memiliki tanggung jawab mengalokasikan serta mengoordinasikan anggaran di berbagai kementerian terkait isu angka kelahiran. Kepala kementerian baru ini akan merangkap sebagai wakil perdana menteri urusan sosial.
Salah satu rencana awal dari kementerian ini adalah meningkatkan kampanye serta promosi publik untuk mengatasi tantangan demografis, serta melakukan penelitian dan analisis data demografis.
Pemerintah Korsel memperkirakan bahwa kementerian baru ini dapat mulai beroperasi sekitar tiga bulan setelah RUU revisi disahkan. Komite Kepresidenan untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan Korsel juga akan berada di bawah kementerian baru bernama 'Komite Penanggulangan Krisis Kependudukan.'
Selain soal demografi, pemerintah Korsel juga berencana menunjuk posisi menteri baru untuk urusan politik. Menteri ini akan bertanggung jawab meningkatkan komunikasi antara pemerintah dan Majelis Nasional, serta akan menjadi anggota Kabinet. (Shofiy Nabilah)
Baca juga: Angka Kelahiran Rendah, Korsel Umumkan Darurat Demografi
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
