Seorang dokter yang menggunakan topeng mengikuti unjuk rasa menentang pemerintah di Seoul, Korea Selatan, 3 Maret 2024. (Jung Yeon-je / AFP)
Seorang dokter yang menggunakan topeng mengikuti unjuk rasa menentang pemerintah di Seoul, Korea Selatan, 3 Maret 2024. (Jung Yeon-je / AFP)

Abaikan Ultimatum, Izin Praktik Dokter Muda Korsel Terancam Ditangguhkan

Marcheilla Ariesta • 04 Maret 2024 14:46
Seoul: Pemerintah Korea Selatan akan menangguhkan izin praktik dokter muda yang mengabaikan ultimatum untuk mengakhiri aksi mogok kerja yang dilakukan sebagai bentuk protes atas rencana penambahan jumlah mahasiswa kedokteran.
 
Aksi mogok kerja yang berlangsung sejak Februari ini telah mengganggu layanan kesehatan di Korea Selatan.
 
Sekitar 9.000 dokter junior memutuskan berhenti bekerja per tanggal 20 Februari. Kondisi ini memicu pembatalan beberapa operasi dan perawatan medis, serta menghambat pengoperasian unit gawat darurat di banyak rumah sakit.

Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pihak berwenang akan mengunjungi sejumlah rumah sakit untuk mengetahui sudah berapa banyak dokter yang kembali bekerja dan mana yang masih mogok.
 
"Kami akan mengambil tindakan sesuai hukum dan prinsip tanpa kecuali," katanya, dilansir dari Al Jazeera, Senin, 4 Maret 2024.
 
Berbicara dalam jumpa pers, Kyoo-hong mengatakan mereka yang belum kembali bekerja akan menghadapi 'masalah serus' dalam karier pribadi mereka.

Gaji Dokter Muda

Jumlah dokter yang melakukan aksi mogok kerja ini hanya sebagian kecil dari total 140.000 dokter di Korea Selatan. Namun jumlahnya mencapai 40 persen dari total dokter di beberapa rumah sakit besar.
 
Ribuan dokter muda turun ke jalanan Seoul pada hari Minggu kemarin, dalam protes yang diselenggarakan Asosiasi Medis Korea (KMA). Mereka telah melanggar ultimatum pemerintah di tanggal 29 Februari untuk kembali bekerja, sehingga terancam terkena beragam tindakan hukum, termasuk penangkapan dan pencabutan izin praktik.
 
Para dokter mengatakan pemerintah Korea Selatan harus memperhatikan besaran gaji serta kondisi kerja terlebih dahulu sebelum mencoba menambah jumlah mahasiswa kedokteran.
 
"Pemerintah mendorong reformasi secara sepihak, dan para dokter tidak dapat menerimanya dalam kondisi apa pun," tutur Kim Taek-woo dari Asosiasi Medis Korea.
 
Berdasarkan hukum di Korea Selatan, dokter dilarang melakukan aksi mogok kerja. "Pemerintah sangat menyadari alasan mengapa semua dokter menentang peningkatan penerimaan sekolah kedokteran, namun mengeksploitasi kebijakan untuk mengubah dokter menjadi budak selamanya,” imbuh Taek-woo.

Pemilu Korsel

Dengan 2,6 dokter per 1.000 orang, jumlah dokter di Korea Selatan adalah salah satu yang terendah di antara negara maju.
 
Rencana untuk meningkatkan penerimaan sekolah kedokteran sangat populer di kalangan masyarakat, dengan sekitar 76 persen responden mendukungnya, terlepas dari afiliasi politik mereka, menurut jajak pendapat Gallup Korea baru-baru ini.
 
Presiden Yoon Suk-yeol telah mengambil tindakan keras terhadap aksi mogok kerja, dan tingkat kepuasan publiknya kini meningkat.
 
Dengan adanya pemilu legislatif pada April mendatang, partai Yoon berupaya memenangkan kembali mayoritas di parlemen. Melihat kondisi ini, pemerintahan Yoon kemungkinan besar tidak akan cepat-cepat berkompromi dengan para dokter yang melakukan mogok kerja.
 
Baca juga:  Mogok Kerja Ribuan Dokter Berlanjut di Korsel, Layanan Kesehatan Kacau Balau
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan