Para calon dokter memprotes rencana pemerintah menambah jumlah orang yang diterima di sekolah kedokteran.
Salah satu rumah sakit, Asan Medical Center di Seoul, memasang tanda yang menyatakan bahwa divisi daruratnya hanya menangani kasus serangan jantung. Unit gawat darurat di empat rumah sakit besar lainnya juga berada dalam status "siaga merah", yang berarti mereka tidak punya ruang untuk menampung lebih banyak pasien.
“Sangat membuat frustasi melihat aksi mogok dokter yang terjadi saat ini,” kata saudara laki-laki seorang pasien kanker kepada surat kabar JoongAng Ilbo, Kamis, 22 Februari 2024.
Dia menambahkan, bersama saudaranya telah menghabiskan 10 jam mencari ranjang rumah sakit.
Kementerian Kesehatan mengatakan 7.813 dokter telah keluar dari pekerjaannya sejak protes dimulai minggu ini. Para dokter keberatan dengan rencana pemerintah untuk menambah jumlah mahasiswa kedokteran.
Rencana tersebut bertujuan untuk mendatangkan lebih banyak petugas kesehatan ke daerah pedesaan dan memenuhi tuntutan salah satu masyarakat yang mengalami penuaan paling cepat di dunia.
Pemerintah ingin meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran dari 3.000 menjadi 5.000 pada tahun ajaran 2025. Targetnya akan bertambah hingga 10.000 lagi pada 2035.
Namun para pengunjuk rasa mengatakan Korea Selatan memiliki cukup dokter. Mereka mengatakan pemerintah perlu meningkatkan gaji dan kondisi kerja para dokter sebelum meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran.
Populasi Korea Selatan yang berjumlah 52 juta jiwa memiliki 2,6 dokter per 1.000 orang pada 2022. Jumlah tersebut jauh di bawah rata-rata 3,7 dokter per 1.000 orang untuk negara-negara maju dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Studi opini publik di Korea Selatan menunjukkan banyak warga Korea yang mendukung rencana pemerintah tersebut. Pekan lalu, sebuah penelitian Gallup Korea mengatakan sekitar 76 persen warga Korea Selatan mendukung rencana pemerintah untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran.
Salah satu kelompok yang ambil bagian dalam protes tersebut menyebut rencana tersebut sebagai langkah politik menjelang pemilihan umum pada April.
“Kami tidak bisa hanya duduk diam dan melihat kebijakan medis yang dibuat hanya demi memenangkan pemilihan umum,” kata Asosiasi Magang dan Penduduk Korea dalam sebuah pernyataan.
Media lokal mengatakan antara sepertiga dan setengah dari jadwal operasi di lima rumah sakit besar telah dibatalkan karena pemogokan tersebut. Protes terus berlanjut meskipun ada perintah pemerintah agar para dokter kembali bekerja.
Menteri Keamanan Lee Sang-min kemudian mengancam para pemimpin protes dengan kemungkinan penangkapan.
“Polisi dan kejaksaan akan berkonsultasi dan mengambil tindakan terhadap kelompok atau individu mana pun yang memimpin tindakan kolektif, termasuk penangkapan dan penyidikan,” pungkasnya.
Baca juga: Hampir 9.000 Dokter Korsel Mogok, Prosedur Operasi untuk Pasien Dibatalkan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
