Dikutip dari laman The Straits Times, kantor kepresidenan Taiwan juga menegaskan bahwa masyarakat dengan jelas telah menentang kebijakan "Satu Negara, Dua Sistem" yang selalu disuarakan Pemerintah Tiongkok.
Dalam pidato di acara Kongres Partai Komunis Tiongkok di Beijing, Xi Jinping mengatakan bahwa "mengatasi isu Taiwan adalah urusan masyarakat Tiongkok."
"Kami tetap mengupayakan prospek reunifikasi damai dengan penuh ketulusan, namun kami tidak akan pernah bisa berjanji untuk menanggalkan penggunaan kekuatan (militer)," ungkap Xi Jinping.
Opsi kekuatan militer, lanjut Xi, hanya ditujukan kepada "intervensi" kekuatan asing dan "sekelompok kecil" pendukung kemerdekaan Taiwan, bukan masyarakat pulau tersebut secara keseluruhan.
Masih menurut kantor kepresidenan di Taipei, disebutkan bahwa menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan adalah tanggung jawab kedua kubu.
"Bertemu di medan perang bukanlah sebuah opsi," ungkap Taipei.
Tiongkok memandang Taiwan sebagai provinsi terpisah yang suatu saat dapat ditarik kembali ke daratan utama -- dengan kekuatan militer jika memang diperlukan.
Pemerintah Taiwan di bawah Presiden Tsai Ing-wen berulang kali menentang pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa Taiwan akan selalu membela kebebasan dan demokrasinya dari ancaman Beijing.
Baca: Tiongkok Tegaskan Kekuatan Militer Tetap Menjadi Opsi dalam Isu Taiwan
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
