Kelompok pro-Tiongkok merayakan pengesahan UU Keamanan Nasional di dekat gedung pemerintahan di Hong Kong, Selasa 30 Juni 2020. (Foto: Anthony Wallace/AFP)
Kelompok pro-Tiongkok merayakan pengesahan UU Keamanan Nasional di dekat gedung pemerintahan di Hong Kong, Selasa 30 Juni 2020. (Foto: Anthony Wallace/AFP)

Lima Hal Penting Seputar UU Keamanan Nasional Hong Kong

Internasional hong kong tiongkok Protes Hong Kong
Willy Haryono • 01 Juli 2020 12:33
Hong Kong: Tiongkok telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong pada Selasa 30 Juni 2020. Aturan disahkan di tengah gelombang kritik internasional yang khawatir UU Keamanan Nasional dapat mengikis otonomi dan kebebasan di Hong Kong.
 
Berikut lima hal penting seputar UU Keamanan Nasional Hong Kong dalam daftar yang telah disusun AFP, Rabu 1 Juli 2020:
 
Baca:Tiongkok Resmi Sahkan UU Keamanan Nasional Hong Kong

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Vonis penjara seumur hidup
 
Terdapat empat kategori kasus kriminal yang diatur dalam UU Keamanan Nasional: aksi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. Pelaku atau pelanggar dari salah satu jenis pelanggaran tersebut dapat menerima hukuman di atas 10 tahun atau lebih, atau bahkan seumur hidup jika level kejahatannya dianggap serius.
 
Aksi kriminal yang berada di bawah kategori kolusi dengan kekuatan asing meliputi: memprovokasi warga Hong Kong untuk membenci pemerintah Hong Kong atau Tiongkok, manipulasi atau sabotase elektoral, dan sanksi terhadap Hong Kong atau Tiongkok.
 
Merusak transportasi publik atau fasilitas umum lainnya dapat diklasifikasikan sebagai terorisme di bawah UU Keamanan Nasional Hong Kong. Siapapun yang mengkoordinasi atau ikut serta dalam aksi yang bertujuan memecah negara, terlepas apakah dengan kekerasan atau tidak, akan dianggap bersalah di bawah UU Keamanan Nasional.
 
Mereka yang dinyatakan bersalah di bawah UU tersebut akan dilarang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Hong Kong.
 
Yurisdiksi Tiongkok atas kejahatan yang 'sangat serius'
 
Menurut UU Keamanan Nasional, Tiongkok bisa saja mengambil keseluruhan proses penuntutan, mulai dari penangkapan hingga persidangan untuk: kasus intervensi asing; kasus "sangat serius"; dan kasus di saat keamanan nasional menghadapi "ancaman yang sangat serius dan nyata."
 
"Agensi keamanan nasional dan Hong Kong dapat meminta agar (proses pengusutan) kasus kriminal diserahkan ke pulau utama Tiongkok," tulis UU Keamanan Nasional tersebut.
 
Sejumlah aktivis hak asasi manusia mengklaim bahwa sejumlah kasus keamanan nasional di Hong Kong dan Tiongkok kemungkinan besar bernuansa politik. Terdakwa dalam kasus semacam itu biasanya tidak akan menerima proses pengadilan yang adil dan terbuka.
 
Aktivis, pengacara, atau siapapun rival pemerintah secara berkala menjadi target dari hukum keamanan nasional Tiongkok. Banyak dari mereka sering ditahan dalam waktu lama, atau bahkan disiksa, saat menanti proses persidangan.
 
Pengadilan rahasia tanpa juri
 
UU Keamanan Nasional menyatakan bahwa beberapa kasus keamanan nasional tertentu dapat digelar secara tertutup tanpa juri di Hong Kong jika ada elemen rahasia negara. Pengadilan akan digelar secara tertutup, namun vonisnya akan diumumkan ke publik.
 
Pemimpin Hong Kong Carrie Lam dapat secara personal menunjuk hakim dalam kasus keamanan nasional. Namun masa jabatan mereka terbatas hanya satu tahun.
 
Terdakwa dalam kasus keamanan nasional tidak diizinkan membayar uang jaminan, "kecuali jika hakim memiliki alasan jelas untuk meyakini bahwa terdakwa tidak akan kembali membahayakan keamanan nasional."
 
Agensi keamanan nasional yang baru
 
Aturan kontroversial ini memperkuat Tiongkok untuk membentuk agensi keamanan nasional di Hong Kong. Agensi ini diisi sejumlah pejabat yang tidak terikat dengan hukum lokal saat menjalankan tugas mereka.
 
"Pemerintah Hong Kong tidak memiliki yurisdiksi terhadap agensi keamanan nasional Tiongkok dan para stafnya," tulis UU tersebut.
 
Departemen Hukum Hong Kong juga diwajibkan oleh UU Keamanan Nasional untuk membentuk sendiri departemen untuk urusan keamanan nasional. Kepala dari departemen tersebut akan ditunjuk Carrie Lam.
 
UU Keamanan Nasional juga memberikan polisi wewenang lebih untuk mengumpulkan bukti, termasuk melalui penyadapan atau pengintaian. Polisi juga diberi wewenang untuk meminta operator telepon seluler untuk menghapus informasi atau membantu penyelidikan.
 
Pengawasan organisasi nirlaba (NGO) dan kantor berita asing
 
"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat manajemen NGO dan kantor berita asing di Hong Kong," tulis UU Keamanan Nasional.
 
Konstitusi mini Hong Kong menjamin kebebasan pers dan berbicara. Di Tiongkok, pemerintah mengawasi ketat media dan semua bentuk komentar publik.
 
Para jurnalis asing di Tiongkok mengaku sering diganggu dan diintimidasi otoritas saat bertugas. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah jurnalis asal Amerika Serikat telah diusir dari Tiongkok.
 
UU Keamanan Nasional juga berlaku bagi warga non-permanen Hong Kong yang melakukan pelanggaran. Hal ini berlaku bahkan pelanggarannya tidak terjadi di tanah Hong Kong.
 
Perusahaan yang melanggar UU Keamanan Nasional akan dikenai denda, dan juga terancam menghadapi pembekuan atau penghentian operasi secara keseluruhan.
 

(WIL)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif