PM Jepang Akan Pecat Ajudan Dekatnya atas Ujaran Kebencian terhadap LGBT

Tokyo: Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berencana memecat seorang ajudan dekatnya atas ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas di Negeri Sakura. Masayoshi Arai, 55, yang ditunjuk Kishida sebagai sekretaris eksekutif pada Oktober 2021, pernah berkata kepada media bahwa dirinya "membenci" LGBTQ.
 
Ia mengaku "merinding saat membayangkan jika harus bertetangga" dengan kelompok LGBT, dan juga mengatakan bahwa orang-orang "akan kabur ke luar negeri jika Jepang melegalkan pernikahan sesama jenis."
 
Arai menarik ucapannya tak lama kemudian, setelah memicu kegaduhan di media dan internet.
PM Kishida, yang popularitasnya menurun di bawah 40 persen, mengatakan bahwa komentar Arai "harus ditangani dengan serius" dan berpotensi berujung pada "pemecatan."
 
"Pernyataan keterlaluan ini sama sekali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan saya," tegas PM Kishida kepada awak media di Tokyo pada Sabtu pagi, 4 Februari 2023.
 
"Kami berencana membangun masyarakat inklusif dan berkelanjutan yang mengakui keberagaman," sambungnya, dilansir dari laman The Straits Times.
 
Reaksi cepat Kishida, dilakukan sekitar 12 jam usai komentar Arai, dapat dipandang sebagai langkah untuk menepis anggapan bahwa dirinya adalah sosok pemimpin yang lemah.
 
Reputasi PM Kishida terus menurun atas keluarnya empat menteri dari kabinetnya sejak perombakan kabinet 2022. Dua menteri mengundurkan diri atas skandal pendanaan politik, satu karena kesalahan sepele, dan satunya lagi terkait grup keagamaan.
 
Masayoshi Arai, eks birokrat karier dari Kementerian Ekonomi Jepang, telah meminta maaf atas "penggunaan ungkapan yang mungkin menyebabkan kesalahpahaman."
 
"Saya meminta maaf telah merepotkan Perdana Menteri. Beliau tidak berpikir seperti (apa yang saya pikirkan) itu," sebut Arai.
 
"Pejabat di posisi seperti saya tidak pantas mengucapkan kata-kata seperti itu," lanjutnya.
 
Komentar kontroversial Arai disampaikan dua hari usai PM Kishida mengatakan kepada parlemen Jepang bahwa Negeri Sakura harus berhati-hati melangkah terkait pelegalan pernikahan sesama jenis. Menurutnya, langkah tersebut dapat "berdampak kepada struktur kehidupan keluarga di Jepang."
 
Desember lalu, Kishida memecat wakil menteri parlemen untuk urusan dalam negeri, Mio Sugita, atas komentar diskriminatif terhadap komunitas LGBTQ yang dibuatnya pada tahun 2018, dengan menyebut kelompok minoritas tersebut sebagai elemen masyarakat yang "tidak produktif."
 
Baca juga:  Ajudan PM Jepang Minta Maaf Usai Masukkan Tangan ke Saku, Memang Kenapa?
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id