Wellington: Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mendesak Tiongkok untuk menggunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.
“Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan sejalan dengan komitmennya terhadap Piagam PBB, kami terus mendesak Tiongkok untuk memperjelas bahwa mereka tidak mendukung invasi Rusia,” kata Ardern dalam pidatonya di China Business Summit di Auckland, menurut transkrip yang dipublikasikan di situs web pemerintah, seperti dikutip EFE, Senin 1 Agustus 2022.
Perdana menteri menambahkan bahwa pemerintahnya telah “meminta Tiongkok untuk menggunakan akses dan pengaruhnya untuk membantu mengakhiri konflik.”
Pemimpin Partai Buruh –,yang tetap berhati-hati dalam pernyataannya mengenai Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir,– bulan lalu di Sydney mengkritik ‘kegagalan’ DK PBB karena hak veto Rusia ketika menangani masalah invasi Ukraina.
Ardern juga bersikeras bahwa negaranya menyerukan “kepatuhan terhadap aturan dan norma internasional. Terutama untuk melakukan diplomasi, deeskalasi dan dialog daripada ancaman, kekuatan dan paksaan di tengah meningkatnya ketegangan atau risiko di kawasan baik itu di Pasifik, Laut China Selatan, atau Selat Taiwan.”
“Seperti yang ditunjukkan sejarah berulang kali kepada kita, ketika negara-negara besar mengabaikan kedaulatan dan integritas teritorial dengan rasa impunitas, itu bukan pertanda baik terutama untuk negara-negara kecil seperti Selandia Baru,” tambahnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara seperti Selandia Baru, Australia dan Amerika Serikat, antara lain, telah menyatakan keprihatinannya tentang ekspansi militer, ekonomi, dan diplomatik Beijing di kawasan Indo-Pasifik, terutama setelah penandatanganan perjanjian keamanan pada April antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon yang membuka pintu pengiriman pasukan keamanannya atas permintaan Honiara.
Dalam konteks ini, Ardern menekankan bahwa hubungan dengan Beijing adalah salah satu yang ‘paling penting dan kompleks’ di Selandia Baru, menambahkan bahwa kedua negara memiliki ‘perbedaan’ penting dalam hal hak asasi manusia, pemaksaan ekonomi, keamanan di Pasifik, serta atas situasi di Xinjiang dan Hong Kong.
“Tetapi bahkan ketika Tiongkok menjadi lebih tegas dalam mengejar kepentingannya, masih ada kepentingan bersama di mana kita dapat dan harus bekerja sama,” kata Ardern.
Pemerintah Ardern membuat marah Beijing karena mengeluarkan pernyataan pada Juni dengan Presiden AS Joe Biden, di mana mereka menyatakan ‘keprihatinan bersama’ tentang pengaruh Beijing di Pasifik setelah mengetahui niat Tiongkok untuk menandatangani perjanjian keamanan dengan 10 negara di kawasan itu.
“Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan sejalan dengan komitmennya terhadap Piagam PBB, kami terus mendesak Tiongkok untuk memperjelas bahwa mereka tidak mendukung invasi Rusia,” kata Ardern dalam pidatonya di China Business Summit di Auckland, menurut transkrip yang dipublikasikan di situs web pemerintah, seperti dikutip EFE, Senin 1 Agustus 2022.
Perdana menteri menambahkan bahwa pemerintahnya telah “meminta Tiongkok untuk menggunakan akses dan pengaruhnya untuk membantu mengakhiri konflik.”
Pemimpin Partai Buruh –,yang tetap berhati-hati dalam pernyataannya mengenai Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir,– bulan lalu di Sydney mengkritik ‘kegagalan’ DK PBB karena hak veto Rusia ketika menangani masalah invasi Ukraina.
Ardern juga bersikeras bahwa negaranya menyerukan “kepatuhan terhadap aturan dan norma internasional. Terutama untuk melakukan diplomasi, deeskalasi dan dialog daripada ancaman, kekuatan dan paksaan di tengah meningkatnya ketegangan atau risiko di kawasan baik itu di Pasifik, Laut China Selatan, atau Selat Taiwan.”
“Seperti yang ditunjukkan sejarah berulang kali kepada kita, ketika negara-negara besar mengabaikan kedaulatan dan integritas teritorial dengan rasa impunitas, itu bukan pertanda baik terutama untuk negara-negara kecil seperti Selandia Baru,” tambahnya.
Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara seperti Selandia Baru, Australia dan Amerika Serikat, antara lain, telah menyatakan keprihatinannya tentang ekspansi militer, ekonomi, dan diplomatik Beijing di kawasan Indo-Pasifik, terutama setelah penandatanganan perjanjian keamanan pada April antara Tiongkok dan Kepulauan Solomon yang membuka pintu pengiriman pasukan keamanannya atas permintaan Honiara.
Dalam konteks ini, Ardern menekankan bahwa hubungan dengan Beijing adalah salah satu yang ‘paling penting dan kompleks’ di Selandia Baru, menambahkan bahwa kedua negara memiliki ‘perbedaan’ penting dalam hal hak asasi manusia, pemaksaan ekonomi, keamanan di Pasifik, serta atas situasi di Xinjiang dan Hong Kong.
“Tetapi bahkan ketika Tiongkok menjadi lebih tegas dalam mengejar kepentingannya, masih ada kepentingan bersama di mana kita dapat dan harus bekerja sama,” kata Ardern.
Pemerintah Ardern membuat marah Beijing karena mengeluarkan pernyataan pada Juni dengan Presiden AS Joe Biden, di mana mereka menyatakan ‘keprihatinan bersama’ tentang pengaruh Beijing di Pasifik setelah mengetahui niat Tiongkok untuk menandatangani perjanjian keamanan dengan 10 negara di kawasan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
