Tokyo: Bagi negara maju, kebebasan pers merupakan parameter laju demokrasi. Bagaimana Jepang, apakah kebebasan pers sudah menjadi isu utama?
Jurnalis senior Jepang Kurasawa Haruo menjelaskan kebebasan pers di negaranya memang tidak terlalu tinggi. Tetapi masih banyak hal positif lain mengenai kondisi ini.
“Tingkat kebebasan pers di Jepang tidak begitu tinggi, karena pemerintah jepang tidak membuka informasi secara bebas dan terbuka. Akan tetapi hal yang positif mengenai kondisi di Jepang adalah tidak ada wartawan atau dibunuh saat melaporkan isu politik, selama 40 tahun ini,” tegas Kurasawa berbicara mengenai media dalam program Jenesys 2022 di Tokyo, Rabu 15 Februari 2023.
Jepang saat ini berada pada tingkat 71 dalam hal kebebasan pers. Semantara Indonesia berada pada peringkat 117.
Kurasawa mengatakan, dirinya pernah berkunjung ke Korea Utara (Korut) sampai lima kali dan bekerja untuk media Tiongkok selama 3,5 tahun sebagai koresponden.
“Selama di Korut melakukan peliputan sangat dibatasi, tidak bisa bergerak bebas. Sementar kalau di Tiongkok saya sampai dua kali atau ditahan polisi,” cerita Kurasawa.
Sedangkan negara-negara Eropa utara, seperti Finlandia, Norwegia dan juga Swedia sangat bebas mengenai pers. “Khususnya apabila melakukan peliputan, mereka sangat terbuka dan sangat menerima peliputan,” imbuhnya.
Menurut Kurasawa, demokrasi di negara-negara tersebut sangat matang.
“Secara singkat bisa saya katakan, Jurnalis jepang masih harus berjuang untuk dapat melakukan peliputan secara bebas,” imbuhnya.
Satu hal yang menarik dari Jepang adalah, tidak ada politikus memiliki perusahan media besar.
“Pada dasarnya di Jepang tidak ada kasus politikus memiliki perusahan televisi ataupun suratkabar. Akan tetapi kalau koran lokal siapapun bisa menjadi pemiliknya. Suratkabar lokal yang pemiliknya adalah politikus itu ada,” tutur Kurasawa.
Akan tetapi ada contoh di mana stasiun televisi lokal sahamnya dipegang oleh pemilik suratkabar lokal yang merupakan politikus atau memiliki kaitan dengan politikus.
Meskipun ada politikus memegang saham di televisi lokal, tidak ada kasus mengenai orang itu menayangkan tetap hal positif terkait dirinya. Tidak ada juga dia memaksa untuk menyiarkan skandal atau kasus buruk, karena hal itu dianggap sebagai pelanggaran atas undang-undang penyiaran Jepang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Jurnalis senior Jepang Kurasawa Haruo menjelaskan kebebasan pers di negaranya memang tidak terlalu tinggi. Tetapi masih banyak hal positif lain mengenai kondisi ini.
“Tingkat kebebasan pers di Jepang tidak begitu tinggi, karena pemerintah jepang tidak membuka informasi secara bebas dan terbuka. Akan tetapi hal yang positif mengenai kondisi di Jepang adalah tidak ada wartawan atau dibunuh saat melaporkan isu politik, selama 40 tahun ini,” tegas Kurasawa berbicara mengenai media dalam program Jenesys 2022 di Tokyo, Rabu 15 Februari 2023.
Jepang saat ini berada pada tingkat 71 dalam hal kebebasan pers. Semantara Indonesia berada pada peringkat 117.
Kurasawa mengatakan, dirinya pernah berkunjung ke Korea Utara (Korut) sampai lima kali dan bekerja untuk media Tiongkok selama 3,5 tahun sebagai koresponden.
“Selama di Korut melakukan peliputan sangat dibatasi, tidak bisa bergerak bebas. Sementar kalau di Tiongkok saya sampai dua kali atau ditahan polisi,” cerita Kurasawa.
Sedangkan negara-negara Eropa utara, seperti Finlandia, Norwegia dan juga Swedia sangat bebas mengenai pers. “Khususnya apabila melakukan peliputan, mereka sangat terbuka dan sangat menerima peliputan,” imbuhnya.
Menurut Kurasawa, demokrasi di negara-negara tersebut sangat matang.
“Secara singkat bisa saya katakan, Jurnalis jepang masih harus berjuang untuk dapat melakukan peliputan secara bebas,” imbuhnya.
Satu hal yang menarik dari Jepang adalah, tidak ada politikus memiliki perusahan media besar.
“Pada dasarnya di Jepang tidak ada kasus politikus memiliki perusahan televisi ataupun suratkabar. Akan tetapi kalau koran lokal siapapun bisa menjadi pemiliknya. Suratkabar lokal yang pemiliknya adalah politikus itu ada,” tutur Kurasawa.
Akan tetapi ada contoh di mana stasiun televisi lokal sahamnya dipegang oleh pemilik suratkabar lokal yang merupakan politikus atau memiliki kaitan dengan politikus.
Meskipun ada politikus memegang saham di televisi lokal, tidak ada kasus mengenai orang itu menayangkan tetap hal positif terkait dirinya. Tidak ada juga dia memaksa untuk menyiarkan skandal atau kasus buruk, karena hal itu dianggap sebagai pelanggaran atas undang-undang penyiaran Jepang.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
