Ribuan pendukung partai oposisi BNP berunjuk rasa di Dhaka, Bangladesh, 10 Desember 2022. (REHMAN ASAD / AFP)
Ribuan pendukung partai oposisi BNP berunjuk rasa di Dhaka, Bangladesh, 10 Desember 2022. (REHMAN ASAD / AFP)

Oposisi Bangladesh Kecam Lonjakan Harga, Desak Mundur PM Hasina

Willy Haryono • 11 Desember 2022 14:04
Dhaka: Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang merupakan pihak oposisi memobilisasi ribuan pendukungnya di Dhaka dalam memprotes lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok serta mendesak mundur Sheikh Hasina dari posisi Perdana Menteri.
 
Salah satu demonstran yang mengikuti unjuk rasa di Dhaka adalah Rafiqul Islam. Ia rela menempuh perjalanan hampir 200 kilometer dari Noakhali ke ibu kota Dhaka. Dalam aksi protes ini, Rafiqul memalsukan identitasnya untuk menghindari risiko penangkapan.
 
Kepolisian Bangladesh telah menangkap ratusan pendukung oposisi dari BNP, yang menyerukan demonstrasi menentang lonjakan harga serta desakan mundur terhadap PM Hasina.

"Saya telah menghapus messenger dan masuk ke akun kedua Facebook saya. Kami diminta melakukan hal itu untuk bisa mencapai Dhaka tanpa ditangkap," sebut Rafiqul, salah satu pendukung akar rumput BNP, kepada kantor berita Al Jazeera, Sabtu, 11 Desember 2022.
 
"Sepertinya langkah ini berhasil," sambung dia, yang berdiri di lautan pengunjuk rasa di lapangan Golapbagh di Dhaka.
 
Unjuk rasa ini merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang digelar di seantero Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir. BNP menyerukan adanya pemilihan umum baru di bawah pemerintahan interim.
 
Jajaran kepemimpinan BNP menyerukan pemilu dan juga meminta pencabutan kasus terhadap kepala partainya, Khaleda Zia, dan juga anaknya, Tarique Rahman. Keduanya didakwa dalam kasus kriminal yang disebut BNP sebagai dakwaan "bermotif politik."
 
Total tujuh anggota legislatif dari BNP telah mundur dari parlemen Bangladesh sebagai bentuk protes. Mereka menyebut pemerintahan Bangladesh saat ini, di bawah PM Hasina dan partai Liga Awami (AL), bersifat 'ilegal.'
 
Hasina, berkuasa di Bangladesh sejak 2009, dituduh melakukan malpraktik elektoral dalam dua pemilu. Pendekatan keras pemerintahannya terhadap oposisi juga memicu gelombang kritik dari sejumlah aktivis dan pengamat independen.
 
BNP mengeklaim bahwa lebih dari 180.000 kasus hukum telah dilayangkan kepada empat juta anggotanya dalam satu dekade terakhir. Di waktu bersamaan, lanjut BNP, setidaknya 600 anggota partai mereka telah diculik, dan sekitar 3.000 lainnya menjadi korban pembunuhan di luar jalur hukum di tangan pemerintah.
 
Baca:  PM Hasina: Bangladesh Tak Akan Hadapi Krisis Seperti di Sri Lanka
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WIL)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan