New Delhi: Sebanyak 12 menteri di India mengundurkan diri pada Rabu, 7 Juli 2021. Mereka yang mundur, termasuk menteri kesehatan menyusul lonjakan kasus covid-19 awal tahun ini.
Pengunduran diri tersebut merupakan bagian dari perombakan besar-besaran yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi jelang tujuh pemilihan negara bagian pada 2022.
Menteri Kesehatan Harsh Vardhan mendapat kritik tajam terkait lonjakan infeksi virus korona pada April dan Mei lalu. Saat itu, layanan kesehatan berada di bawah tekanan berat di banyak daerah, dan rumah sakit kehabisan tempat tidur, oksigen, serta obat-obatan.
Menteri Hukum dan Kehakiman dan Teknologi Informasi, Ravi Shankar Prasad juga masuk dalam jajaran menteri yang mengundurkan diri.
"Prasad merupakan sekutu dekat Modi, ia diharapkan akan diberi peran penting dalam Partai Bharatiya Janata (BJP) menjelang pemilihan negara bagian," lapor media setempat, dikutip oleh France24, Kamis, 8 Juli 2021.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Prasad berselisih sengit dengan perusahaan media sosial asing. Kementeriannya menulis perubahan aturan yang mengharuskan perusahaan untuk menghapus dan mengidentifikasi "pencetus pertama" posting yang dianggap merusak kedaulatan, keamanan negara, atau ketertiban umum India.
Perusahaan media sosial dan aktivis privasi takut ketidakjelasan aturan berarti mereka dapat dipaksa untuk mengidentifikasi penulis posting yang kritis terhadap pemerintah.
Tujuh negara bagian India akan mengadakan pemilihan tahun depan, enam di antaranya saat ini dikuasai oleh BJP. Mereka termasuk Uttar Pradesh - negara bagian terpadat di India, Gujarat, dan Punjab.
Awal tahun ini BJP mengalami kemunduran besar ketika gagal merebut kekuasaan di negara bagian Bengal Barat. Beberapa pengamat mengatakan kemunduran itu cerminan dari jatuhnya popularitas Modi karena penanganannya atas pandemi yang dinilai buruk.
Pengunduran diri tersebut merupakan bagian dari perombakan besar-besaran yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi jelang tujuh pemilihan negara bagian pada 2022.
Menteri Kesehatan Harsh Vardhan mendapat kritik tajam terkait lonjakan infeksi virus korona pada April dan Mei lalu. Saat itu, layanan kesehatan berada di bawah tekanan berat di banyak daerah, dan rumah sakit kehabisan tempat tidur, oksigen, serta obat-obatan.
Menteri Hukum dan Kehakiman dan Teknologi Informasi, Ravi Shankar Prasad juga masuk dalam jajaran menteri yang mengundurkan diri.
"Prasad merupakan sekutu dekat Modi, ia diharapkan akan diberi peran penting dalam Partai Bharatiya Janata (BJP) menjelang pemilihan negara bagian," lapor media setempat, dikutip oleh France24, Kamis, 8 Juli 2021.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Prasad berselisih sengit dengan perusahaan media sosial asing. Kementeriannya menulis perubahan aturan yang mengharuskan perusahaan untuk menghapus dan mengidentifikasi "pencetus pertama" posting yang dianggap merusak kedaulatan, keamanan negara, atau ketertiban umum India.
Perusahaan media sosial dan aktivis privasi takut ketidakjelasan aturan berarti mereka dapat dipaksa untuk mengidentifikasi penulis posting yang kritis terhadap pemerintah.
Tujuh negara bagian India akan mengadakan pemilihan tahun depan, enam di antaranya saat ini dikuasai oleh BJP. Mereka termasuk Uttar Pradesh - negara bagian terpadat di India, Gujarat, dan Punjab.
Awal tahun ini BJP mengalami kemunduran besar ketika gagal merebut kekuasaan di negara bagian Bengal Barat. Beberapa pengamat mengatakan kemunduran itu cerminan dari jatuhnya popularitas Modi karena penanganannya atas pandemi yang dinilai buruk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
