Suva: Pimpinan militer Fiji memperingatkan bahwa reformasi di bawah Perdana Menteri Sitiveni Rabuka mungkin melanggar konstitusi. Namun pihak militer berjanji untuk menghormati hukum dan ‘mendukung demokrasi’.
Fiji telah diguncang oleh empat kudeta dalam 35 tahun terakhir, dan kemungkinan intervensi militer membayangi pemilihan umum yang ketat bulan lalu.
Kemenangan Rabuka mengakhiri pemerintahan 16 tahun mantan komodor angkatan laut Frank Bainimarama, yang menguasai kepulauan Pasifik melalui putsch atau kudeta berdarah pada 2006.
Di bawah konstitusi Fiji -,diadopsi pada 2013,- militer memiliki kewenangan luas untuk campur tangan dalam politik.
Pemerintah Rabuka mengatakan bahwa meninjau konstitusi adalah salah satu prioritasnya.
Dalam sebuah pernyataan yang "diotorisasi" oleh Mayor Jenderal Jone Kalouniwai, Pasukan Militer Republik Fiji (RFMF) mengatakan "semakin khawatir" atas ambisi dan kecepatan perubahan menyeluruh dari pemerintahan baru.
“Militer khawatir bahwa perubahan dilakukan tanpa pemahaman penuh tentang prosedur atau sengaja dilakukan untuk menantang integritas Hukum dan Konstitusi negara ini,”, kata Kalouniwai, seperti dikutip AFP, Selasa 17 Januari 2023.
Namun, beberapa jam setelah mengeluarkan pernyataan itu Kalouniwai mengatakan, “militer akan terus menghormati pemerintah yang ada saat ini".
"Izinkan saya meyakinkan publik bahwa RFMF akan terus berdiri dengan demokrasi, kami akan terus menghormati hukum," kata Kalouniwai kepada outlet berita online fijivillage.com.
Panglima militer tidak memilih reformasi pemerintah tertentu untuk dikritik.
Selain tinjauan konstitusional yang disebut-sebut, Rabuka mengatakan bahwa pemerintah berencana membentuk "komisi belas kasihan" untuk memutuskan kemungkinan pengampunan presiden atau pengurangan hukuman bagi narapidana.
Perdana menteri telah menolak saran media bahwa komisi itu ditujukan untuk mengampuni George Speight, seorang pengusaha bangkrut yang menjalani hukuman seumur hidup setelah memimpin kudeta pada tahun 2000.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Fiji telah diguncang oleh empat kudeta dalam 35 tahun terakhir, dan kemungkinan intervensi militer membayangi pemilihan umum yang ketat bulan lalu.
Kemenangan Rabuka mengakhiri pemerintahan 16 tahun mantan komodor angkatan laut Frank Bainimarama, yang menguasai kepulauan Pasifik melalui putsch atau kudeta berdarah pada 2006.
Di bawah konstitusi Fiji -,diadopsi pada 2013,- militer memiliki kewenangan luas untuk campur tangan dalam politik.
Pemerintah Rabuka mengatakan bahwa meninjau konstitusi adalah salah satu prioritasnya.
Dalam sebuah pernyataan yang "diotorisasi" oleh Mayor Jenderal Jone Kalouniwai, Pasukan Militer Republik Fiji (RFMF) mengatakan "semakin khawatir" atas ambisi dan kecepatan perubahan menyeluruh dari pemerintahan baru.
“Militer khawatir bahwa perubahan dilakukan tanpa pemahaman penuh tentang prosedur atau sengaja dilakukan untuk menantang integritas Hukum dan Konstitusi negara ini,”, kata Kalouniwai, seperti dikutip AFP, Selasa 17 Januari 2023.
Namun, beberapa jam setelah mengeluarkan pernyataan itu Kalouniwai mengatakan, “militer akan terus menghormati pemerintah yang ada saat ini".
"Izinkan saya meyakinkan publik bahwa RFMF akan terus berdiri dengan demokrasi, kami akan terus menghormati hukum," kata Kalouniwai kepada outlet berita online fijivillage.com.
Panglima militer tidak memilih reformasi pemerintah tertentu untuk dikritik.
Selain tinjauan konstitusional yang disebut-sebut, Rabuka mengatakan bahwa pemerintah berencana membentuk "komisi belas kasihan" untuk memutuskan kemungkinan pengampunan presiden atau pengurangan hukuman bagi narapidana.
Perdana menteri telah menolak saran media bahwa komisi itu ditujukan untuk mengampuni George Speight, seorang pengusaha bangkrut yang menjalani hukuman seumur hidup setelah memimpin kudeta pada tahun 2000.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
