Pernyataan itu muncul ketika para pejabat pemerintahan Presiden AS Joe Biden bersiap untuk melakukan diskusi langsung pertama mereka dengan para pejabat tinggi di Seoul. Diskusi ini menjadi bagian dari perjalanan untuk membangun pendekatan bersama dengan sekutu utama Asia terhadap ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh orang-orang seperti Korea Utara dan Tiongkok.
“Kami sudah menyatakan pendirian kami bahwa tidak ada Korut-AS. Kontak dan dialog dalam bentuk apa pun dapat dimungkinkan kecuali AS menarik kembali kebijakan permusuhannya terhadap Korea Utara," pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Hui, yang dilaporkan KCNA, seperti dikutip AFP, Kamis 18 Maret 2021.
Korea Utara, yang secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea, telah bertahun-tahun menggunakan ‘kebijakan bermusuhan’ untuk menghindari tawaran AS untuk melakukan pembicaraan. Mereka menunjukkan kemarahannya pada kehadiran militer Amerika di Korea Selatan.
Pernyataan itu muncul tepat setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengkritik Korea Utara karena pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran selama awal kunjungannya ke Seoul. Blinken juga akan melakukan pembicaraan dengan Korea Utara.
Pada awal perjalanannya minggu ini di Tokyo, Blinken mengatakan bahwa pemerintah belum menerima tanggapan apa pun dari Pyongyang meskipun telah menjangkau melalui beberapa saluran mulai pertengahan Februari.
Choe yang dikutip oleh KCNA mengatakan pemerintah Biden baru-baru ini mengirim email dan pesan telepon ‘melalui berbagai rute’ yang memohon kepada Korea Utara untuk menanggapi permintaannya untuk melanjutkan pembicaraan.
“Tampaknya AS belum menghentikan kebiasaan menyalahkan DPRK,” kata Choe, merujuk pada komentar Blinken.
“Kami memperjelas bahwa kami tidak akan memberikannya kesempatan seperti di Singapura dan Hanoi lagi,” tegasnya.
Pemerintahan Biden mengkalibrasi ulang kebijakan AS terhadap Pyongyang setelah tiga KTT pendahulunya Trump dengan pemimpin Kim Jong-un tidak menghasilkan denuklirisasi yang nyata dan sebagian besar menghindari menyentuh catatan hak asasi manusia Korea Utara. AS telah lama menganggap catatan HAM Korut sebagai yang terburuk di dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
