Ilustrasi hukuman gantung./Medcom.id
Ilustrasi hukuman gantung./Medcom.id

Tiga Terpidana Mati Jepang Minta Pemerintah Hapus Eksekusi Gantung

Marcheilla Ariesta • 29 November 2022 21:18
Tokyo: Tiga terpidana mati di Jepang mengajukan tuntutan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida. Mereka meminta agar pemerintah menghapus praktik 'kejam' eksekusi dengan cara digantung.
 
Ketiga tahanan itu menyebut metode hukuman mati tersebut, satu-satunya yang digunakan di Jepang, tidak manusiawi. Mereka meminta 33 juta yen (setara Rp3,7 miliar) sebagai kompensasi atas tekanan psikologis yang mereka alami sejak didakwa hukuman mati pada tahun 2000.
 
"Ketiganya berpendapat, hidup dalam ketakutan dan mengantisipasi kematian selama bertahun-tahun menyebabkan 'penderitaan mental'," kata pengacara ketiganya, dilansir dari The Independent, Selasa, 29 November 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kematian dengan cara digantung menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan melanggar perjanjian internasional tentang hak asasi manusia," imbuhnya.
 
Ketiganya ditahan di sebuah pusat penahanan di Osaka selama lebih dari satu dekade saat ini. Dua orang diantaranya sedang dalam proses mengajukan banding atas hukuman mereka.
 
Pengacara mereka, Kyoji Mizutani mengatakan, penggugat 'mencari hukuman pengganti' dari eksekusi hukum gantung. Sedang gugatan itu sendiri, ditujukan untuk menyoroti realitas hukuman mati di Jepang.
 
Baca juga: Jepang Gunakan Tisu Toilet untuk Atasi Bunuh Diri, Bagaimana Caranya?
 
Belum ada tanggapan segera dari kementerian kehakiman Jepang. Pejabat di kementerian mengatakan mereka belum menerima pengaduan tersebut.
 
Jepang adalah salah satu dari sedikit ekonomi besar yang masih menggunakan hukuman gantung sebagai satu-satunya metode untuk mengeksekusi terpidana mati. Praktik ini telah digunakan di sana selama sekitar 150 tahun.
 
Lebih dari 100 orang, termasuk pembunuh berantai, menghadapi hukuman mati di negara tersebut.
 
Jika para pembuat petisi memperoleh kemenangan hukum, langkah tersebut akan menimbulkan efek domino pada undang-undang eksekusi yang mengatur Jepang, di mana masih ada dukungan publik yang kuat untuk hukuman mati.
 
Undang-undang Jepang tentang hukuman mati tidak mengharuskan terpidana diberitahu tentang tanggal eksekusi. Para terpidana yang menunggu hukuman hanya diberi tahu tentang kematian mereka yang akan datang beberapa jam sebelum dikirim ke tiang gantungan.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif