Ancaman ini merupakan peningkatan tekanan dari Beijing walau Negeri Tirai Bambu tidak memiliki yurisdiksi atas Taiwan, sebuah pulau yang diperintah secara demokratis.
Tiongkok, yang memandang Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, tidak merahasiakan ketidaksukaannya terhadap Presiden Lai Ching-te yang mulai menjabat bulan lalu. Beijing mengatakan, ia adalah seorang "separatis," dan melakukan latihan perang tak lama setelah pelantikannya.
Taiwan mengeluhkan pola peningkatan tekanan Tiongkok sejak Lai memenangkan pemilu pada Januari, termasuk tindakan militer yang sedang berlangsung, sanksi perdagangan, dan patroli penjaga pantai di sekitar pulau-pulau yang dikuasai Taiwan di dekat Tiongkok.
Dalam sebuah pedoman baru, Tiongkok menyatakan bahwa pengadilan, jaksa, badan keamanan publik dan negara harus "menghukum berat para pelaku kemerdekaan Taiwan karena memecah belah negara dan menghasut kejahatan pemisahan diri sesuai dengan hukum, dan dengan tegas membela kedaulatan nasional, persatuan dan integritas wilayah."
"Pedoman tersebut dikeluarkan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada, termasuk undang-undang anti-suksesi tahun 2005," demikian dilansir dari Xinhua, Jumat, 21 Juni 2024.
Undang-undang tersebut memberi Tiongkok dasar hukum untuk melakukan tindakan militer terhadap Taiwan jika pulau itu memisahkan diri atau tampak akan memisahkan diri.
Sun Ping, seorang pejabat Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengatakan, hukuman maksimal untuk "kejahatan pemisahan diri" adalah hukuman mati. "Pedang tajam penindakan hukum akan selalu menggantung tinggi," tegasnya.
Belum ada tanggapan segera dari pemerintah Taiwan. Seorang pejabat mengatakan kepada Reuters bahwa Taiwan masih mempelajari isi pedoman baru tersebut.
Pedoman Baru Tiongkok
Pedoman baru Tiongkok merinci apa yang dianggap sebagai kejahatan yang patut dihukum, termasuk upaya Taiwan masuk ke organisasi internasional yang mensyaratkan status kenegaraan, melakukan "pertukaran resmi eksternal" dan "menekan" pihak, kelompok, dan orang-orang yang mendorong "penyatuan kembali."Pedoman tersebut menambahkan klausul lebih lanjut pada apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan – "tindakan lain yang berupaya memisahkan Taiwan dari Tiongkok" – yang berarti peraturan tersebut dapat ditafsirkan secara luas.
Lai telah berulang kali menawarkan untuk mengadakan pembicaraan dengan Tiongkok tetapi ditolak. Dia mengatakan hanya rakyat Taiwan yang bisa menentukan masa depan mereka sendiri.
Tiongkok telah mengambil tindakan hukum terhadap pejabat Taiwan sebelumnya, termasuk menjatuhkan sanksi terhadap Hsiao Bi-khim, mantan duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat dan sekarang menjadi wakil presiden Taiwan.
Hukuman seperti itu mempunyai dampak praktis yang kecil karena pengadilan Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi di Taiwan, yang pemerintahnya menolak klaim kedaulatan Beijing.
Baca juga: Peran Presiden Baru Taiwan Lai Ching-te dalam Konfrontasi Lintas Selat
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
