Melansir The Japan Times, pada wawancaranya hari Minggu, 1 September 2024, Lai mengungkit traktat Aigun 1858. Tiongkok pada masa dinasti Qing menyetujui pemberian sejungkir wilayah yang sekarang menjadi wilayah Rusia jauh di Timur ke kekaisaran Rusia.
Dinasti Qing, awalnya menolak untuk menandatangani traktat tersebut, tapi keputusan mereka menjadi bulat 2 tahun setelahnya di Konvensi Peking. Traktat tersebut mereka sebut sebagai perjanjian "tidak sejajar" dengan kekuatan asing pada abad 19.
"Keinginan Tiongkok untuk menyerang dan menganeksasi Taiwan bukan karena ujaran maupun kelakuan seorang maupun partai politik di Taiwan. Bukan karena dalil integritas wilayah Tiongkok ingin menganeksasi Taiwan," ujar Lai.
"Jika memang karena integritas wilayah, kenapa mereka tidak mengambil wilayah yang diokupasi oleh Rusia karena traktat Aigun? Rusia sekarang berada di kondisi terlemah mereka kan?," sambung Lai.
"Traktat Aigun disetujui pada saat dinasti Qing - kalian bisa meminta Rusia (untuk mengembalikan wilayah) tapi kalian tidak akan melakukannya. Jadi cukup jelas mereka tidak ingin menginvasi Taiwan atas alasan integritas wilayah," Kata Lai, dilansir dari The Japan Times.
Baca Juga:
Presiden Lai: 23 Juta Warga Taiwan Berhak Tentukan Masa Depan Sendiri
Ubah tatanan internasional
Melansir The Japan Times, Menurut Lai, tujuan utama Tiongkok atas kepemilikan Taiwan adalah untuk mengubah tatanan internasional."Mereka ingin mendapatkan hegemoni di area Internasional, di Pasifik Barat, itu tujuan utama mereka," ujar Lai.
Sama dengan traktat Aigun, Tiongkok menganggap traktat Shimonoseki yang mentransfer kepemilikan Taiwan ke Pemerintah Jepang pada tahun 1895 sebagai perjanjian "tidak sejajar". Pada tahun 1945 setelah akhir, Taiwan diberikan kembali ke pemerintah partai Kuonmintang, yang kemudian 4 tahun setelah itu, kabur ke Taiwan setelah kalah di Perang Sipil Tiongkok melawan partai Komunisme Mao Tse Tung (Mao Zedong).
Pemerintah Tiongkok sudah berulang kali mengklaim bahwa Taiwan adalah wilayah mereka dan bukan negara yang berbeda. Melansir the Japan Times, pemerintah Tiongkok telah mencap Lai Ching-te sebagai seorang "separatis".
Ketika berita ini disusun, belum ada repons dari pihak Tiongkok maupun Rusia mengenai ucapan Lai Ching-te.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
