Perdana Menteri Bob Loughman diperkirakan akan menghadapi mosi tidak percaya. Parlemen rencananya akan duduk membahasnya setelah sekelompok anggota parlemen di partainya mengatakan mereka memihak oposisi dalam upaya untuk menyingkirkannya.
Presiden Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, menandatangani pemberitahuan pembubaran parlemen pada Kamis, 18 Agustus 2022 dan berlaku pada hari yang sama. "Vanuatu tidak akan melakukan pemungutan suara sampai 2024," lapor ABC News, Jumat, 19 Agustus 2022.
Upaya yang gagal oleh Loughman untuk mengubah Konstitusi agar dapat memperpanjang siklus pemilihan dari empat menjadi lima tahun, menyebabkan ketidakpuasan dalam beberapa bulan terakhir.
Pemimpin oposisi Ralph Regenavu mengatakan, pembubaran itu akan ditentang di pengadilan. Pasalnya, mayoritas anggota parlemen mendukung upaya untuk memecat Loughman.
Regenavu mengatakan dia mendapat dukungan dari 29 dari 51 anggota parlemen.
"Loughman dan para pendukungnya memboikot parlemen untuk menghindari mosi tidak percaya," kata Regenavu. Sementara itu, Loughman mengatakan, dia adalah perdana menteri sementara dan menyambut baik keputusan presiden.
Vanuatu dikenal sebagai negara yang selalu mengkritik Indonesia di Sidang Majelis Umum PBB. Pada 2020, Loughman lewat pidatonya kembali menyinggung persoalan Hak Asasi Manusia di Papua. Pidato Loughman ini ditanggapi oleh Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu kala itu.
Silvany mengatakan, Vanuatu terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia. Ia juga mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua.
Kritik Loughman terhadap Indonesia kembali dilakukan di PBB pada 2021 lalu. Ia bahkan meminta PBB untuk mengunjungi Papua untuk melakukan penilaian secara independen.
Saat ini, Pasifik Selatan menjadi fokus untuk mengintensifkan kontes geopolitik antara Tiongkok dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Beijing berusaha meningkatkan keamanan dan kehadiran perdagangannya di kawasan itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
