Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Foto: AFP
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Foto: AFP

Sekjen PBB: Korut Bertanggungjawab untuk Kembali ke Perundingan

Fajar Nugraha • 13 Januari 2023 07:08
New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa Korea Utara bertanggungjawab untuk kembali ke pembicaraan yang bertujuan membuat Pyongyang menghentikan program senjata nuklirnya. Ucapan Guterres menjadi bantahan atas permintaan Tiongkok bahwa Amerika Serikat perlu menunjukkan fleksibilitas.
 
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas program rudal nuklir dan balistiknya. Apa yang disebut pembicaraan denuklirisasi enam pihak -,antara Korea Utara, Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia dan Jepang ,- terhenti pada tahun 2009.
 
Pembicaraan antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS saat itu Donald Trump pada 2018 dan 2019 juga gagal. Tiongkok dan Rusia sejak itu mendorong agar sanksi PBB dilonggarkan untuk tujuan kemanusiaan dan membujuk Pyongyang untuk kembali berunding.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Program senjata nuklir melanggar hukum yang dikejar oleh Republik Rakyat Demokratik Korea adalah bahaya yang jelas dan nyata, mendorong risiko dan ketegangan geopolitik ke ketinggian baru," kata Guterres pada pertemuan Dewan Keamanan tentang aturan hukum, yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa. Hayashi.
 
“Tanggung jawab ada pada DPRK untuk memenuhi kewajiban internasionalnya dan kembali ke meja perundingan,” kata Guterres, menggunakan nama resmi Korea Utara, seperti dikutip AFP, Jumat 13 Januari 2023.
 
Misi Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Guterres. Namun pada November menteri luar negeri Korea Utara menuduh Guterres berpihak pada Amerika Serikat dan gagal menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas.
 
Sementara TIongkok mengatakan tahun lalu bahwa kunci untuk menyelesaikan masalah rudal balistik dan program nuklir Korea Utara ada di tangan Amerika Serikat. Negeri Tirai Bambu mendesak Washington untuk menunjukkan "lebih tulus dan fleksibel" jika menginginkan terobosan.
 
Amerika Serikat telah mengatakan bahwa terserah Korea Utara untuk memutuskan apakah akan terlibat dalam pembicaraan mengenai program senjata nuklirnya. Korea Utara telah menolak permohonan diplomasi AS sejak Presiden Joe Biden menggantikan Trump pada Januari 2021.
 
Korea Utara tahun lalu melanjutkan uji coba rudal balistik antarbenua untuk pertama kalinya sejak 2017. Korut juga bersiap untuk membuka kembali lokasi uji coba nuklirnya, meningkatkan prospek uji coba bom nuklir baru untuk pertama kalinya sejak 2017.
 
Guterres juga mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis bahwa serangan terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan oleh pemerintahan yang dipimpin Taliban "menciptakan apartheid berbasis gender" di Afghanistan.
 
Pemerintahan yang dipimpin Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus 2021, mengumumkan larangan pekerja bantuan perempuan pada 24 Desember. Ini mengikuti larangan yang diberlakukan beberapa hari sebelumnya pada perempuan yang menghadiri universitas. Perempuan pun dilarang masuk sekolah menengah Maret lalu.
 

 

 

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
(FJR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif