Melalui unggahan di media sosial X, Presiden Marcos mengucapkan selamat kepada Lai Ching-te, politikus dari Partai Progresif Demokratik Taiwan (DPP). Marcos juga menyatakan harapannya untuk "bekerja sama yang erat" dengan pemerintahan baru di Taiwan.
DPP, partai berkuasa di Taiwan, telah lama mendukung status pemerintahan mandiri di pulau demokratis tersebut. DPP juga menentang klaim kedaulatan Tiongkok atas Taiwan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menilai ucapan selamat Presiden Marcos sebagai "pelanggaran serius" terhadap komitmen Filipina terhadap prinsip Satu Tiongkok. Selain itu, Filipina juga dianggap mengintervensi urusan dalam negeri Tiongkok.
Mao Ning memperingatkan Filipina untuk tidak ikut campur dalam masalah Taiwan. Ia juga mendesak Marcos untuk memahami masalah ini dengan lebih baik dan mencapai kesimpulan yang tepat.
"Kami ingin dengan tegas mengatakan kepada Filipina untuk tidak bermain-main dengan masalah Taiwan dan segera berhenti membuat kata-kata serta perbuatan yang salah mengenai masalah terkait Taiwan," kata Mao, dilansir dari VOA News pada Rabu, 17 Januari 2024..
"Dan kami juga meminta Filipina untuk segera berhenti mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan kemerdekaan dan separatis Taiwan," sambungnya.
Sejak berakhirnya perang saudara di Tiongkok pada tahun 1949, Taiwan telah memiliki pemerintahan sendiri. Hal tersebut terjadi setelah pasukan Nasionalis Chiang Kai-shek diusir pasukan Komunis Mao Zedong dan menetap di pulau tersebut.
Tiongkok selama ini bersikeras untuk membawa Taiwan kembali di bawah kendalinya, bahkan dengan kekuatan militer jika memang diperlukan. (Atika Pusagawanti)
Baca juga: Lai Ching-te Jadi Presiden Taiwan, RI Konsisten Hormati Kebijakan Satu Tiongkok
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
