Mantan PM Jepang Shinzo Abe akan jalani pertanyaan dari parlemen. Foto: AFP
Mantan PM Jepang Shinzo Abe akan jalani pertanyaan dari parlemen. Foto: AFP

Eks-PM Jepang Akan Diselidiki Parlemen Terkait Skandal Pendanaan

Fajar Nugraha • 25 Desember 2020 15:04
Tokyo: Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan menghadapi parlemen Jumat 25 Desember untuk menjawab konfirmasi mengenai skandal pendanaan politik. Skandal itu telah merusak citra Perdana Menteri Jepang saat ini, Yoshihide Suga.
 
Pada Kamis 24 Desember, Abe meminta maaf karena memberikan bantahan palsu terkait kelompok pendanaan politik yang memberikan subsidi kepada pendukungnya. Dana itu digunakan untuk pesta melihat bunga sakura.
 
Apa yang dilakukan Abe ini ditengarai sebagai pelanggaran terhadap undang-undang pedanaan politik. Aturan itu dikenal sangat ketat diterapkan di Jepang.

Pemimpin terlama Jepang itu menyangkal bahwa dia mengetahui apa pun tentang pembayaran tersebut. Dia mempertahankan ketidakbersalahan dan berjanji untuk bekerja untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Permintaan maaf itu datang setelah sekretarisnya didakwa atas masalah ini dan didenda 1 juta yen atau sekitar Rp137 juta.
 
Ini menandai nasib yang dramatis bagi Abe, salah satu darah biru politik negara itu. Kakek dan paman buyutnya juga menjabat sebagai perdana menteri. Dia berhenti karena alasan kesehatan pada September setelah menjabat hampir delapan tahun sebagai perdana menteri.
 
Skandal tersebut juga dapat merugikan penggantinya, Yoshihide Suga, yang merupakan tangan kanan Abe selama masa jabatannya dan telah membela bosnya di parlemen.
 
Suga -,yang telah diliputi oleh kontroversi lain,- melihat peringkat dukungannya merosot kurang dari setahun. Kondisi ini amat membahayakan bagi kekuasaan Suga, menjelang pemilihan majelis rendah berikutnya. Dia juga meminta maaf pada Kamis karena membuat pernyataan yang tidak akurat.
 
Abe muncul untuk interogasi sukarela oleh jaksa penuntut pada Senin tentang masalah tersebut dan sekali lagi membantah keterlibatannya. Abe tidak membahas secara rinci hubungannya dengan jaksa dalam konferensi pers Kamis.
 
“Pernyataannya kepada parlemen bertentangan dengan temuan jaksa setidaknya 118 kali,” menurut beberapa media domestik melaporkan yang mengutip biro penelitian parlemen, seperti dikutip dari VOA News, Jumat 25 Desember 2020.
 
Politisi di Jepang dilarang memberikan apapun kepada konstituen yang bisa diartikan sebagai hadiah. Aturannya sangat ketat sehingga dua menteri di Kabinet Abe mundur secara berurutan tahun lalu karena memberikan hal-hal seperti melon, kepiting, dan bahkan kentang kepada para pemilih di daerah pemilihan mereka.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan