Beberapa hari setelah mengumumkan kabinet baru pembentukan pemerintah di Kabul, Taliban pada Kamis menginginkan anggota Jaringan Haqqani, dihapus dari daftar sanksi AS. Kelompok itu muncul sebagai kelompok paling kuat dalam pemerintahan baru di Afghanistan,
Sesuai laporan CNN-News18 tersebut, Taliban mengklaim bahwa posisi baru AS dalam daftar hitam anggotanya adalah pelanggaran terhadap Perjanjian Doha. Selain juga memperjelas bahwa posisi Pantagon di kabinet Imarah Islam Afghanistan dan anggota keluarga Jaringan Haqqani tidak dapat diterima.
"Taliban menganggap ini sebagai pelanggaran yang jelas terhadap Perjanjian Doha. Keluarga Haqqani adalah bagian dari Imarah Islam dan tidak memiliki nama dan organisasi yang terpisah," ujar seorang sumber Taliban, seperti dikutip CNN-News18, Jumat 10 September 2021.
Menurut pihak Taliban, Negeri Paman Sam ikut campur dalam masalah internal Taliban. Mereka juga menambahkan bahwa AS harus mempertimbangkan untuk memiliki hubungan diplomatik sesegera mungkin.
Awal pekan ini, Taliban mengumumkan pemerintahan sementara baru mereka di mana empat dari Jaringan Haqqani dicalonkan sebagai anggota kabinet. Sesuai laporan, setidaknya lima anggota kabinet baru dikatakan masuk dalam daftar sanksi PBB. Taliban juga tetap berada di bawah sanksi PBB dan AS.
Sesuai laporan oleh IANS, pemimpin tertinggi Imarah Islam Afghanistan, Mullah Hibatullah Akhundzada akan memimpin pemerintahan baru Taliban di negara yang dilanda perang tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
