Ia menegaskan pertemuan antara kakaknya dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida tidak dapat diadakan karena Tokyo "tidak memiliki keberanian" untuk mengambil langkah awal menuju perbaikan hubungan yang lebih baik.
"KTT DPRK-Jepang bukanlah masalah yang menjadi perhatian DPRK," kata Kim Yo-jong dalam sebuah pernyataan yang dirilis kantor berita Korean Central News Agency (KCNA), yang merujuk Korut dengan nama resminya, Republik Rakyat Demokratik Korea.
Sehari sebelumnya, KCNA mengutip pernyataan yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida baru-baru ini menyampaikan niatnya untuk bertemu dengan Kim Jong-un "sesegera mungkin."
Melansir dari The Straits Times pada Rabu, 27 Maret 2024, Kishida mengatakan dirinya terbuka untuk mengadakan pertemuan puncak dengan tujuan menyelesaikan masalah lama mengenai kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara.
Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan pada 25 Maret bahwa Tokyo tidak dapat menerima pernyataan Pyongyang mengenai penyelesaian masalah penculikan, dan menambahkan bahwa tidak ada perubahan dalam kebijakan "mencapai resolusi komprehensif terhadap masalah penculikan, rudal dan nuklir."
Kim Yo-jong tampaknya kesal atas komentar dari Hayashi.
Nuklir Korea Utara
"Pemerintah DPRK sekali lagi memahami dengan jelas sikap Jepang dan, oleh karena itu, pihak DPRK akan mengabaikan serta menolak kontak dan negosiasi apa pun dengan pihak Jepang," tegasnya.Pernyataan publik Kim Yo-jong tampaknya merupakan upaya yang diperhitungkan untuk meningkatkan profil Pyongyang, dan mungkin menimbulkan perpecahan antara Amerika Serikat dan sekutu utamanya di Asia menjelang peristiwa politik besar.
Pada 10 April mendatang, Korea Selatan akan mengadakan pemilihan umum parlemen dan di hari yang sama, Kishida dijadwalkan bertemu Presiden AS Joe Biden di Washington untuk melakukan pembicaraan yang berfokus pada ancaman keamanan, termasuk persenjataan senjata nuklir Korea Utara.
Meski Korea Utara tampaknya menawarkan keterbukaan terhadap Jepang, Pyongyang justru memperlebar jurang pemisah dengan Korea Selatan.
Februari lalu, Kim Jong-un mengatakan dirinya memiliki hak hukum untuk memusnahkan Korea Selatan. Itu merupakan bagian dari ancaman Kim Jong-un terhadap Korsel, setelah dirinya menghilangkan konsep unifikasi damai dari kebijakan nasional negara.
Baca juga: Korut Tegaskan Jepang Harus Ubah Kebijakan Jika Ingin Bertemu Kim Jong-un
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
