Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhao Lijian mengatakan, Inggris tidak memiliki yurisdiksi atau pengawasan atas kota tersebut.
"Kami menyarankan Inggris untuk mundur, meninggalkan mentalitas Perang Dingin dan pola pikir kolonial mereka," kata Zhao, dilansir dari Channel News Asia, Rabu 3 Juni 2020.
"Akui dan hargai kenyataan bahwa Hong Kong telah kembali ke Tiongkok," imbuhnya.
Selasa kemarin, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Taab mengatakan Tiongkok menghancurkan 'permata' Hong Kong dengan tindakan keras mereka. Dia meminta Tiongkok untuk mundur dan menghormati otonomi Hong Kong.
Raab menambahkan, UU Keamanan Nasional terbaru Tiongkok adalah pelanggaran komitmen internasional Beijing terhadap prinsip "Satu Negara, Dua Sistem."
Selain itu, Raab mengaku telah berbicara dengan sekutu 'Five Eyes' tentang kemungkinan membuka pintu bagi warga Hong Kong yang ingin meninggalkan kota tersebut jika UU Keamanan Nasional diimplementasikan. Aliansi Five Eyes meliputi Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru.
Setelah pidato Raab, Perdana Menteri Boris Johnson berencana menampung tiga juta warga Hong Kong pemegang paspor British National Overseas (BNO) yang ingin tinggal dan bekerja di Inggris.
Selain tinggal dan bekerja, tiga juta warga Hong Kong itu juga diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pergantian kewarganegaraan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
