Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev bisa menjabat hingga 2040 jika referendum perubahan konstitusi disetujui. (AFP)
Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev bisa menjabat hingga 2040 jika referendum perubahan konstitusi disetujui. (AFP)

Presiden Uzbekistan Bisa Menjabat Sampai 2040 Jika Perubahan Konstitusi Disetujui

Marcheilla Ariesta • 01 Mei 2023 19:42
Tashkent: Para petugas mulai menghitung surat suara setelah pemungutan suara ditutup dalam referendum Uzbekistan. Referendum ini menjanjikan reformasi hak asasi manusia dan juga akan memungkinkan presiden negara itu tetap menjabat sampai tahun 2040.
 
Persetujuan tampaknya pasti.
 
Pendukung melakukan serangkaian acara promosi yang menampilkan selebritas lokal, dan pemilu di Uzbekistan secara luas dianggap tidak kompetitif.

Perubahan yang diusulkan termasuk memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, dengan tetap mempertahankan batas dua masa jabatan yang ada.
 
Meskipun Presiden Shavkat Mirziyoyev sedang dalam masa jabatan keduanya, perubahan jangka waktu akan memungkinkan dia untuk mencalonkan diri dua kali lagi.
 
"Masa jabatannya saat ini berakhir pada tahun 2026," lapor The Guardian, Senin, 1 Mei 2023.
 
Baca juga: Bertemu Ketua Parlemen Uzbekistan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama Halal Tourism
 
Perubahan lainnya termasuk menghapuskan hukuman mati dan meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negara, termasuk mereka yang dituduh melakukan kejahatan.
 
Di bawah pendahulu Mirziyoyev, Islam Karimov, Uzbekistan adalah salah satu negara paling represif di kawasan itu.
 
Mirziyoyev, yang mengambil alih setelah Karimov meninggal pada 2016, memuji perubahan konstitusional yang menunjukkan bahwa Uzbekistan akan mengutamakan kebebasan dan hak asasi manusia.
 
Referendum awalnya direncanakan untuk tahun lalu, tetapi ditunda setelah kerusuhan mematikan di wilayah Karakalpakstan. Kerusuhan terjadi ketika diumumkan bahwa perubahan akan mencakup pencabutan hak suara Karakalpakstan untuk memisahkan diri.
 
Meskipun kemungkinan pemisahan diri sangat kecil, proposal itu membuat marah penduduk di sana. Kerusuhan massal pecah di ibu kota Karakalpak, Nukus, setidaknya 18 orang tewas dalam bentrokan dengan polisi.
 
Sementara, perubahan baru yang dipilih pada Minggu kemarin mempertahankan hak pemisahan diri Karakalpakstan.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FJR)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan