"UMNO juga ingin parlemen berkumpul kembali untuk memastikan bahwa sistem demokrasi dapat dipertahankan," kata Ahmad Zahid, dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 11 Juni 2021.
Sikap UMNO ini sejalan dengan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Ia menyerukan keadaan darurat diakhiri sesuai jadwal dalam pertemuannya dengan Raha Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Ahmad Zahid mengatakan, kerusakan dari keadaan darurat yang berkepanjangan akan terlalu besar untuk negara. "Dan yang jelas, meski tanpa keadaan darurat, pemerintah sebelumnya bisa menangani hal-hal yang berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19," katanya.
Ia menambahkan bahwa pertemuan parlemen akan memastikan bahwa administrasi pemerintah bertanggung jawab melalui checks and balances.
"UMNO menilai DPR merupakan wadah resmi yang penting untuk menyuarakan keluh kesah rakyat, seperti moratorium, kenaikan harga barang, i-Sinar dan i-Lestari 2.0 dan bantuan lainnya untuk semua orang," terangnya.
Baca juga: Raja Malaysia Kembali Panggil Pimpinan Partai, Termasuk Mahathir Mohamad
Al-Sultan Abdullah memanggil para pemimpin partai politik ke istana untuk pertemuan minggu ini. Ia melakukan pertemuan pertama kali dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin baru memberikan audiensi kepada Anwar, Presiden Parti Amanah Negara Mohamad Sabu, dan Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokrat Lim Guan Eng pada Rabu lalu.
Pada Kamis kemarin, raja mengadakan audiensi dengan para pemimpin Parti Islam Se-Malaysia, Asosiasi Tionghoa Malaysia, Parti Warisan Sabah, serta mantan perdana menteri Mahathir Mohamad. Mahathir kini memimpin Parti Pejuang Tanah Air yang belum terdaftar.
Raja sebelumnya telah mengumumkan keadaan darurat nasional pada bulan Januari untuk mengekang penyebaran covid-19. Parlemen, majelis legislatif negara bagian, dan pemilihan umum ditangguhkan, sementara kegiatan ekonomi diizinkan untuk dilanjutkan.
Jumlah covid-19 Malaysia terus meningkat sejak Januari. Hingga Kamis kemarin, total kasus infeksi covid-19 di sana mencapai 639.562 kasus dengan 79.848 kasus aktif dan 3.684 kematian.
Dengan penangguhan parlemen, legitimasi pemerintahan Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin - yang dibentuk setelah perebutan kekuasaan pada Februari dan Maret tahun lalu - tidak dapat ditantang di majelis tinggi. Muhyiddin mengatakan dia akan menyarankan raja untuk membubarkan parlemen begitu pandemi terkendali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
