Aung San Suu Kyi tidak dapat hadiri Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) terkait Rohingya. Foto: AFP
Aung San Suu Kyi tidak dapat hadiri Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) terkait Rohingya. Foto: AFP

Junta Myanmar Gantikan Aung San Suu Kyi Hadiri Sidang ICJ Terkait Rohingya

Marcheilla Ariesta • 21 Februari 2022 17:07
Den Haag: Junta Myanmar akan menggantikan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi di pengadilan tinggi PBB di Den Haag, Belanda pada Senin, 21 Februari 2022. Mereka berusaha untuk menghentikan kasus dugaan genosida terhadap Muslim Rohingya.
 
Suu Kyi secara pribadi mempresentasikan argumen Myanmar di Pengadilan Kriminal Internasional (ICJ) ketika kasus itu pertama kali disidangkan pada Desember 2019. Namun, ia digulingkan sebagai pemimpin sipil dalam kudeta militer tahun lalu.
 
Peraih Nobel Perdamaian ini, yang menghadapi kritik dari kelompok-kelompok hak asasi manusia atas keterlibatannya dalam kasus ini, sekarang berada di bawah tahanan rumah dan diadili oleh jenderal yang sama dengan yang dia bela di Den Haag.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam 'keberatan awal' yang disampaikan hari ini, Senin, 21 Februari 2022, Myanmar akan berargumen bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut. "Pengadilan harus membuangnya sebelum melanjutkan ke sidang substantif," lkata kepala delegasi baru Myanmar, Ko Ko Hlaing kepada media lokal.
 
Dilansir dari Malay Mail, delegasi baru di bawah pemerintahan junta dipimpin oleh Ko Ko Hlaing yang adalah menteri kerjasama internasional, dan Thida Oo, yakni jaksa agung. Pertemuan akan dilakukan secara virtual.
 
Keduanya terkena sanksi AS atas tindakan kudeta yang dilakukan.
 
Kasus yang diajukan oleh Gambia, negara yang mayoritas Muslim di Afrika, menuduh Myanmar - yang mayoritas beragama Buddha - melakukan genosida terhadap minoritas Rohingya atas tindakan keras militer pada 2017.
 
ICJ membuat perintah sementara pada Januari 2020 bahwa Myanmar harus mengambil semua tindakan untuk mencegah dugaan genosida terhadap Rohingya sementara proses selama bertahun-tahun sedang berlangsung.
 
Sekitar 850.000 orang Rohingya berada di kamp-kamp di negara tetangga, Bangladesh karena melarikan diri dari kekerasan. Sementara 600.000 orang Rohingya lainnya tetap berada di negara bagian Rakhine, di barat daya Myanmar.
 
ICJ dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mengatur perselisihan antara negara-negara anggota PBB. Keputusannya mengikat tetapi tidak memiliki sarana nyata untuk menegakkannya.
 
Kasus Rohingya di ICJ telah diperumit oleh kudeta yang menggulingkan Suu Kyi dan pemerintah sipilnya, dan memicu protes massa dan tindakan keras militer berdarah. Lebih dari 1.500 warga sipil tewas.
 
Suu Kyi sekarang menghadapi persidangan sendiri di Myanmar atas sejumlah tuduhan yang bisa membuatnya dipenjara selama lebih dari 150 tahun.
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif