Ketegangan antara pemerintahan sipil Myanmar dengan pihak militer dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicunya. Kedua pihak dikabarkan bersitegang karena hasil pemilihan umum pada November 2020.
Sebelumnya, pihak militer sudah berulang kali menyerukan adanya kecurangan dalam pemilu tersebut. Ancaman kudeta pun dilontarkan mereka andai dugaan kecurangan dalam pemilu diabaikan.
Tudingan itu pun sudah dibantah Komisi Pemilu Myanmar. Namun, pihak militer tetap bersikeras untuk memerkarakan dugaan mereka.
Hingga akhirnya, mereka menahan Suu Kyi dan mendeklarasikan status darurat selama satu tahun di Myanmar. Itu artinya, kekuasaan pemerintah Myanmar diambil alih pihak militer yang dipimpin Panglima Militer, Jenderal Min Aung Hlaing.
Berikut fakta lainnya terkait penangkapan Suu Kyi yang sudah dirangkum Medcom.id:
1. Suu Kyi ditahan bersama sejumlah penjabat tinggi Myanmar lainnya pada pagi hari
Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, dikabarkan telah ditahan bersama sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Menurut keterangan partai berkuasa di Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021, penahanan dilakukan pada pagi hari.
2. Presiden Myanmar Win Myint juga ikut ditahan militer
Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi telah ditahan pihak militer pada Senin pagi, 1 Februari 2021, di tengah kekhawatiran akan terjadinya kudeta. Beberapa petinggi juga ikut ditahan, termasuk Presiden Myanmar Win Myint.
Kabar penahanan disampaikan juru bicara partai berkuasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Myo Nyunt.
"Sejauh yang kami ketahui, semua orang penting telah ditahan oleh militer Myanmar," ucapnya, dikutip dari laman Voice of America. Ia menduga dirinya juga akan ditangkap dalam waktu dekat.
3. Myanmar kudeta kursi pemerintahan Myanmar dan deklarasikan status darurat 1 Tahun usai menahan Suu Kyi
Militer Myanmar telah merebut pemerintahan demokrasi usai menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan beberapa pejabat negara lainnya pada Senin, 1 Februari 2021. Militer Myanmar kemudian mendeklarasikan status darurat untuk satu tahun ke depan.
Menurut keterangan dari saluran televisi milik militer Myanmar, Myawaddy TV, penahanan Suu Kyi dan beberapa pejabat lainnya dilakukan atas dasar "kecurangan pemilu" pada November tahun lalu. Kekuasaan di Myanmar kini dipegang pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing.
4. AS dan Australia kecam penahanan Aung San Suu Kyi
Penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang dilakukan pihak militer Myanmar menuai kecaman keras dari sejumlah negara. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat dan Australia.
"Amerika Serikat menerima laporan bahwa militer Burma telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak transisi demokrasi, termasuk penahanan Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya di Burma," ujar juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, dilansir dari laman CBS News.
Psaki mengatakan Presiden AS Joe Biden telah menerima laporan mengenai perkembangan terkini di Myanmar. "Amerika Serikat menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu (Myanmar) yang dapat mengganggu transisi demokrasi. Amerika Serikat akan mengambil tindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab jika langkah-langkah semacam itu tidak dihentikan," lanjut Psaki.
Sementara di Australia, Menteri Luar Negeri Marise Payne menyerukan pembebasan Suu Kyi dan pejabat tinggi lainnya.
"Kami mendukung penuh upaya penggabungan kembali Majelis Nasional (Myanmar), yang konsisten dengan hasil pemilu pada November 2020," tutur Payne.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
