Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan tiga rekomendasi Indonesia untuk memajukan peran perempuan dalam Misi Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diharapkan rekomendasi ini menjadi pendobrak hambatan yang ada.
“Total 183 pasukan perdamaian perempuan di berbagai Misi Perdamaian PBB menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus menambah jumlah dan mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pasukan perempuan dalam Misi PBB," demikian disampaikan Menteri Luar Negeri pada webinar virtual yang bertajuk Action for Peacekeeping (A4P) Women, Peace and Security (WPS) Champions: Practical Recommendations for Breaking Barriers for Women in Peacekeeping, yang diselenggarakan pada 8 Juli 2021.
Pertemuan A4P WPS Champions ini merupakan bagian dari rangkaian webinar tingkat ahli yang diselenggarakan oleh Indonesia bersama dengan Irlandia, Jerman, Bangladesh, Afrika Selatan, Kenya dan Namibia. Peran Indonesia tercermin melalui partisipasi mantan personel pasukan perdamaian perempuan Indonesia sebagai narasumber pada salah satu webinar tersebut.
Di acara yang sama, diserahkan pula dokumen Rekomendasi upaya mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam Misi PBB. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada perwakilan Sekjen PBB untuk
Menlu Retno menekankan bahwa mengatasi hambatan untuk pasukan perdamaian perempuan merupakan hal penting untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam Misi Perdamaian.
“Rekomendasi yang disampaikan hari ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk PBB dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi katalis bagi peningkatan peran perempuan di Misi PBB," disampaikan Menlu Retno, seperti dikutip Medcom.id dari situs Kemlu, Jumat 9 Juli 2021.
Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memajukan peran perempuan dalam Misi Perdamaian PBB, Menlu Retno menyampaikan tiga Rekomendasi yang perlu dilakukan.
Pertama, pentingnya mendesain infrastruktur yang sensitif terhadap gender pada Misi Perdamaian. Hal ini termasuk memastikan lingkungan yang aman bagi pasukan perdamaian perempuan merupakan prioritas utama Indonesia sebagai salah satu negara kontributor pasukan terbesar pada Misi PBB.
“Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan identifikasi hambatan pada tingkat nasional," sambung Menlu Retno. Upaya melakukan identifikasi hambatan ini harus disesuaikan dengan budaya dan situasi lokal dari masing-masing negara agar dapat diperoleh hasil yang maksimal.
Terakhir, Menlu perempuan pertama Indonesia itu juga menekankan dukungan Indonesia bagi jejaring untuk pasukan perdamaian perempuan. “Jejaring ini akan memberikan dukungan tambahan untuk mendukung peningkatan jumlah pasukan perempuan pada Misi PBB," lanjut Menlu Retno.
Mantan Dubes RI untuk Belanda itu menegaskan bahwa partisipasi penuh, efektif dan bermakna dari perempuan dalam Misi PBB merupakan tanggung jawab bersama. “Indonesia akan selalu berkomitmen untuk menjadi bagian dalam hal ini," pungkasnya.
“Total 183 pasukan perdamaian perempuan di berbagai Misi Perdamaian PBB menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus menambah jumlah dan mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pasukan perempuan dalam Misi PBB," demikian disampaikan Menteri Luar Negeri pada webinar virtual yang bertajuk Action for Peacekeeping (A4P) Women, Peace and Security (WPS) Champions: Practical Recommendations for Breaking Barriers for Women in Peacekeeping, yang diselenggarakan pada 8 Juli 2021.
Pertemuan A4P WPS Champions ini merupakan bagian dari rangkaian webinar tingkat ahli yang diselenggarakan oleh Indonesia bersama dengan Irlandia, Jerman, Bangladesh, Afrika Selatan, Kenya dan Namibia. Peran Indonesia tercermin melalui partisipasi mantan personel pasukan perdamaian perempuan Indonesia sebagai narasumber pada salah satu webinar tersebut.
Di acara yang sama, diserahkan pula dokumen Rekomendasi upaya mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam Misi PBB. Rekomendasi tersebut diserahkan kepada perwakilan Sekjen PBB untuk
Menlu Retno menekankan bahwa mengatasi hambatan untuk pasukan perdamaian perempuan merupakan hal penting untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam Misi Perdamaian.
“Rekomendasi yang disampaikan hari ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk PBB dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi katalis bagi peningkatan peran perempuan di Misi PBB," disampaikan Menlu Retno, seperti dikutip Medcom.id dari situs Kemlu, Jumat 9 Juli 2021.
Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memajukan peran perempuan dalam Misi Perdamaian PBB, Menlu Retno menyampaikan tiga Rekomendasi yang perlu dilakukan.
Pertama, pentingnya mendesain infrastruktur yang sensitif terhadap gender pada Misi Perdamaian. Hal ini termasuk memastikan lingkungan yang aman bagi pasukan perdamaian perempuan merupakan prioritas utama Indonesia sebagai salah satu negara kontributor pasukan terbesar pada Misi PBB.
“Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan identifikasi hambatan pada tingkat nasional," sambung Menlu Retno. Upaya melakukan identifikasi hambatan ini harus disesuaikan dengan budaya dan situasi lokal dari masing-masing negara agar dapat diperoleh hasil yang maksimal.
Terakhir, Menlu perempuan pertama Indonesia itu juga menekankan dukungan Indonesia bagi jejaring untuk pasukan perdamaian perempuan. “Jejaring ini akan memberikan dukungan tambahan untuk mendukung peningkatan jumlah pasukan perempuan pada Misi PBB," lanjut Menlu Retno.
Mantan Dubes RI untuk Belanda itu menegaskan bahwa partisipasi penuh, efektif dan bermakna dari perempuan dalam Misi PBB merupakan tanggung jawab bersama. “Indonesia akan selalu berkomitmen untuk menjadi bagian dalam hal ini," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
