ASEAN terkesan gamang dalam mengatasi isu ini karena adanya prinsip non-intervensi. Namun, peneliti ASEAN dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth menuturkan, negara anggota ASEAN dapat melobi Myanmar untuk mengikuti kesepakatan secara bilateral.
Akhir April lalu, ASEAN Leaders' Meeting (ALM) digelar di Jakarta dalam membahas masalah Myanmar. Pertemuan menghasilkan lima poin konsensus yang harus diimplementasikan dan dipatuhi Myanmar.
Salah satu poin konsensus adalah penunjukan utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
"Karena sudah disepakati lima poin tersebut, maka perlu dilakukan lobi kepada Myanmar untuk mau mengikuti rekomendasi ASEAN, terutama karena Myanmar harus membuktikan komitmennya sebagai anggota," tutur Adriana kepada Medcom.id, Selasa, 3 Agustus 2021.
"Secara formal (urusan lobi) melalui utusan khusus, tapi sebelum terpilih, bisa secara informal, misalnya Indonesia atau Vietnam yang berhubungan baik dengan Myanmar," imbuhnya.
Baca: AS Kecam Pengumuman Pemilu dari Junta Myanmar, Desak ASEAN Segera Bertindak
Indonesia dan Vietnam dinilai dipercaya Myanmar dan bisa meyakinkan agar mau memenuhi rekomendasi ASEAN. Menurut Adriana, hubungan bilateral sangat penting dalam kasus ini.
"Dalam kondisi krisis atau konflik seperti ini, hubungan bilateral memegang peranan penting, terutama yang tidak banyak masalah, dan juga di mana Myanmar punya kepentingan langsung dengan negara anggota ASEAN tertentu," seru Adriana.
Dalam jumpa pers virtualnya kemarin, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan belum ada perkembangan signifikan dalam implementasi 5 poin konsensus (5PCs) terkait Myanmar. Hal tersebut Retno sampaikan dalam pertemuan menteri ASEAN (AMM).
"Sudah 100 hari berlalu sejak ALM di Jakarta, saya secara terus terang menyampaikan saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5PCs," tutur Retno.
"Indonesia berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukkan Utusan Khusus," ucapnya.
Menlu Retno menambahkan, Utusan Khusus harus dapat segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN. Menurutnya, Utusan Khusus harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh untuk menjalankan tugasnya di Myanmar.
"Indonesia juga mendesak agar implementasi 5PCs lainnya dapat segera dilakukan karena terus terhambatnya implementasi 5PCs, tidak membawa kebaikan bagi ASEAN. Saya ulangi, terus terhambatnya implementasi 5PCs tidak membawa kebaikan bagi ASEAN. Oleh karenanya, sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive," imbuhnya.
RI mengharapkan penunjukkan Utusan Khusus dapat diputuskan dalam pertemuan AMM. Indonesia juga berharap adanya komitmen dari militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada Utusan Khusus untuk menjalankan tugasnya.
"Jika pertemuan ini gagal memastikan langkah konkrit implementasi 5PCs maka Indonesia mengusulkan, bahwa isu mengenai tindak lanjut 5PCs ini dikembalikan dikembalikan ke para Pemimpin ASEAN karena mandatnya adalah sekali lagi dari para Pemimpin kita coba implementasikan," terang Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
