Kementerian Luar Negeri Indonesia, melalui juru bicaranya angkat suara terkait klaim tersebut.
"Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru diplomasi, sama sekali tidak tahu kalau ada proses seperti itu," tegas Jubir Kemenlu RI, Lalu Muhamad Iqbal.
"Istana juga secara tegas sudah menolak klaim itu. Posisi Indonesia sejak awal jelas, kemerdekaan Palestina adalah tujuan utama," tegas Iqbal.
Dalam artikelnya, Jewish Insider menuturkan, beberapa bulan sebelum perang di Gaza, Indonesia telah berupaya mencapai kesepakatan normalisasi. Klaim yang dibantah langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Mereka mengungkit kunjungan Andi Widjajanto, yang kala itu sebagai penasihat presiden Indonesia ke Yerusalem. Terkait hal ini, Kemenlu RI menegaskan, tidak mengetahui pertemuan tersebut.
Media tersebut menambahkan, kontak mediasi terus berlanjut antara kedua negara untuk membuka pintu hubungan diplomatik, sehubungan dengan upaya Indonesia untuk bergabung dengan OECD.
Pada Februari lalu, Indonesia mendapat persetujuan bergabung sebagai anggota OECD. “Jadi ini merupakan momentum bersejarah karena Indonesia adalah negara ASEAN pertama yg diterima untuk aksesi OECD, dan merupakan negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara.
Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada Selasa, 20 Februari 2024, menyusul penyampaian intensi pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan organisasi internasional tersebut.
Penilaian anggota OECD
Merujuk pada keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, keputusan tersebut didasarkan pada penilaian oleh anggota OECD berdasarkan evidence-based Framework for the Consideration of Prospective Members.
Keputusan untuk membuka diskusi aksesi juga menjadi kelanjutan dari peningkatan keterlibatan dan kerja sama Indonesia sebagai salah satu negara mitra utama OECD sejak 2007 lalu.
Sebagai forum yang menekankan pentingnya kolaborasi dan menyusun standar global, OECD hingga kini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya melahirkan kebijakan nasional yang progresif dan dapat diterima secara global.
Setelah memutuskan membuka diskusi aksesi, kata Airlangga, Dewan OECD akan mengeluarkan peta jalan (roadmap) untuk keanggotaan Indonesia di OECD.
Rancangan peta jalan aksesi untuk proses tinjauan teknis yang disiapkan OECD bersama pemerintah Indonesia akan mencakup berbagai bidang kebijakan dan berfokus pada sejumlah isu prioritas seperti perdagangan terbuka dan investasi, tata kelola publik, integritas dan upaya anti-korupsi, serta perlindungan lingkungan dan upaya mengatasi perubahan iklim
Proses peninjauan teknis tersebut akan dilakukan untuk memperhatikan keselarasan regulasi nasional dengan standar OECD.
Baca juga: Klaim Absurd Israel, Evakuasi WNI Jadi Langkah Kerja Sama Awal dengan RI
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
