PM Tabimasmas pada pernyataannya menyoroti campur tangan asing di negara-negara Pasifik, seperti di Kaledonia Baru yang dilanda kerusuhan.
“Baru-baru ini, Penduduk Asli Kaledonia Baru tidak puas dengan cara pelaksanaan referendum ketiga untuk kemerdekaan politik dari Prancis,” ujar PM Tabimasmas, dikutip dari UN Web TV.
Akibatnya, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan beberapa orang tewas dan terhentinya kegiatan ekonomi. Sangat penting untuk mengakui hak-hak Penduduk Asli atas tanah, lautan, dan budaya mereka.
“Saya mendorong Penduduk Asli Kaledonia Baru untuk bekerja sama dengan Prancis guna menangani masa depan politik mereka,” imbuh Tabimasmas.
Sementara itu, Kaledonia Baru harus tetap berada dalam daftar dekolonisasi.
“Senada dengan itu, kami menyerukan agar hak Masyarakat Adat di Papua Barat atas tanah adat dan budaya mereka dihormati, dan saya senang bahwa mereka bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan mereka dan memperoleh otonomi yang lebih besar bagi Papua Barat agar dapat berpartisipasi lebih besar dalam pengambilan keputusan,” sebut PM Tabimasmas.
Delegasi Indonesia yang diwakili pejabat Koordinator Politik Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York (PTRI New York), Mariska D. Dhanutiro menggunakan hak jawab untuk menanggapi pernyataan dari PM Vanuatu.
“Kami menghargai penegasan kembali penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia,” tegas Mariska.
Hak ini harus dijunjung tinggi untuk membina hubungan yang bersahabat dan konstruktif sesuai dengan prinsip-prinsip inti Piagam PBB.
Mariska menambahkan, Indonesia telah memperhatikan pernyataan yang disampaikan mengenai pembangunan di provinsi-provinsi Papua di Indonesia. Sebagai negara demokrasi yang dinamis dan kuat, Indonesia terus mendengarkan keinginan dan aspirasi rakyatnya yang menginginkan perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan.
Ada beberapa poin-poin penekanan yang disampaikan oleh Mariska dalam kesempatan tersebut. Poin-poin itu antara lain:
Pertama, tentang seruan untuk otonomi yang lebih besar. Sejak tahun 2001, undang-undang otonomi khusus memberikan kewenangan kepada orang Papua untuk secara langsung memilih wakil dan pemimpin mereka sendiri melalui proses yang demokratis.
Undang-undang ini memberikan dasar yang kuat dan jaminan bahwa hanya orang Papua yang dapat dipilih sebagai pemimpin di provinsi-provinsi Papua, pengaturan khusus yang hanya berlaku di provinsi Papua. Selain itu, pembentukan Majelis Rakyat Papua dan badan perwakilan lainnya yang diperuntukkan bagi orang Papua memastikan representasi politik dan budaya yang sejalan dengan adat dan identitas mereka.
Indonesia tetap berkomitmen untuk lebih meningkatkan partisipasi yang bermakna dari orang Papua dalam pengambilan keputusan.
Pada peringatan 20 tahun undang-undang otonomi khusus tahun 2021, jumlah kursi di parlemen daerah meningkat dari 25 pada tahun 2001 menjadi 60 kursi. Demikian pula, keanggotaan Majelis Rakyat Papua meningkat dari 93 menjadi 225 kursi pada tahun 2021.
“Peningkatan ini akan lebih menjamin partisipasi langsung dan aktif mereka dalam pemerintahan dan pembangunan, tidak hanya untuk Papua, tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan,” kata Mariska.
Kedua, tentang seruan untuk kemajuan dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia telah teguh dalam komitmennya untuk memastikan bahwa orang Papua mendapatkan manfaat dari kemajuan yang sama yang terlihat di seluruh nusantara. Semua provinsi di Papua termasuk dalam delapan provinsi teratas dengan alokasi anggaran tertinggi di Indonesia.
Sumber daya ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan proyek kesejahteraan sosial yang luas, termasuk jalan raya, bandara, pelabuhan laut, sekolah, dan rumah sakit. Pada saat yang sama, pembangunan manusia telah menjadi prioritas utama.
Mariska juga menjelaskan, selama dekade terakhir, indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat telah meningkat dari 54,45 menjadi 61,39, dan indeks pembangunan manusia Papua Barat dari 59,60 menjadi 65, beralih dari status rendah ke sedang menurut standar UNDP.
Angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang nyata dan harapan hidup meningkat secara signifikan.
“Akhirnya, saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia yang teguh terhadap pembangunan jangka panjang dan kemakmuran rakyatnya, termasuk rakyat di semua provinsi di Papua, dan memastikan bahwa aspirasi mereka untuk perdamaian dan kemajuan terwujud,” pungkas Mariska.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
