Menteri Luar Negeri Kamboja yang merupakan utusan khusus ASEAN, bulan lalu mendesak para jenderal yang berkuasa di Myanmar untuk mengizinkannya bertemu dengan semua pemangku kepentingan di sana. Permintaannya termasuk bertemu para tahanan politik.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja Chum Sounry mengatakan, perjalanan Prak Sokhonn masih diatur.
"Tapi kami dapat mengkonfirmasi jadwal tentatif telah ditetapkan untuk 20-23 Maret," katanya, dilansir dari Malay Mail, Jumat, 4 Maret 2022.
Baca juga: ASEAN Desak Gencatan Senjata Antara Rusia-Ukraina
Chum Sounry menolak memberikan perincian tentang siapa yang mungkin akan ditemui utusan itu. Namun, katanya, upaya utusan ASEAN sebelumnya untuk bertemu dengan pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi, yang ditahan dan diadili, terbukti sia-sia.
Juru bicara militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar terkait kunjungan ini.
Junta tahun lalu menyetujui lima poin rencana ASEAN untuk mengakhiri kerusuhan di Myanmar, termasuk menghentikan permusuhan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan mendukung proses perdamaian yang inklusif.
Beberapa anggota ASEAN, termasuk Indonesia, frustrasi atas kegagalan miloiter untuk mematuhi. Pada akhirnya, blok tersebut mencegah para jenderal menghadiri pertemuan regional sampai itu menunjukkan kemajuan.
Lebih dari 300.000 orang telah mengungsi akibat konflik pasca-kudeta di Myanmar, menurut PBB. Ribuan warga sipil ditangkap, dan banyak yang dipukuli, disiksa dan dibunuh.
Sementara itu, Senin lalu pemerintah militer menuduh media Barat melaporkan bias peristiwa di Myanmar. Mereka mengatakan, berusaha untuk melindungi rakyatnya dari "teroris".
Sejauh ini, junta telah membebaskan lebih dari 48.000 pengunjuk rasa yang ditahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
